BanjarmasinPost/

KTP Tak Sesuai Domisi

NEWS ANALYSIS, Pemerhati Sosial, Ahmad Heman: Hilangkan Ego Urban

Banyaknya warga kabupaten yang tetap mempertahankan KTP kota bagian dari permasalahan kabupaten. Banyak faktor penyebabnya.

NEWS ANALYSIS, Pemerhati Sosial, Ahmad Heman: Hilangkan Ego Urban
Banjarmasin Post Edisi Cetak 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Banyaknya warga kabupaten yang tetap mempertahankan KTP kota bagian dari permasalahan kabupaten. Banyak faktor penyebabnya.

Pemerintah harus berpikir mengatasinya. Banyak keuntungan jika administrasi warganya sesuai domisili. Salah satu keuntungannya yakni kekuatan suara saat pilkada.

Saya ambil contoh, di lingkungan tempat tinggal saya. Di kompleks saya ada sekitar 40 rumah. Namun paling hanya tujuh keluarga yang terdaftar.

Bayangkan di Handil Bakti, atau Sungai Lulut yang banyak warganya.

Jika urusan KTP tidak rapi, suara tercecer. Jangan pas mau pilkada baru dicari suara atau orangnya.

Harus ada regulasi yang menata dan mengatur tentang mutasi warga yang berpindah walaupun jaraknya 1 kilo saja.

Tapi fenomena urban yang ada, masyarakat ternyata malas mengurusnya.

Setiap perubahan data dalam catatan kependudukan, khususnya KTP dan KK harus segera dilaporkan ke pemerintah, karena akan mengubah database pemerintah serta memengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan kependudukan.

Selain itu, update perubahan data berguna bagi penduduk, misalnya dalam mengurus perubahan data BPJS kesehatan/Jamkesda. Keterlambatan dalam mengurus dan melaporkan perubahan KTP dapat menjadi hambatan bagi penduduk dalam mengurus keperluan lain.

Pada dasarnya untuk pindah KTP antar kabupaten/kota prosesnya mudah. Syarat yang harus dipenuhi juga sama saja dengan pindah KTP antarkecamatan dan kelurahan, hanya saja ada perbedaan dalam prosedur/mekanisme yang harus dilakukan.

Pindah antarkabupaten harus melalui kantor capil di daerah asal dan juga di daerah tujuan. Penting diingat saat mengurus perubahan data kependudukan jangan bayangkan repotnya urusan birokrasi, tapi bayangkan manfaat yang didapatkan supaya semakin lancar dan bersemangat mengurus administrasi penting tersebut.

Bagaimana perangkat seperti RT/RW, mereka perlu jemput bola melakukan pendataan ulang. Sekarang menjamur komplek, kadang fenomena masyarakat urban didatangi pihak RT saja tidak pernah. Pihak RT bahkan kadang tidak berano mendekat melihat menjulang tingginya pagar rumah warganya.

Penduduk juga terkadang tidak tahu dengan RTnya. Pemerintah harus membuat pemetaan penduduk mutasi. Masyarakat juga inisiatif bertemu pihak RT. Perlu peran serta semua komponen, perangkat kelurahan sampai RT.

Masyarakat terpenting harus sadar, ini tidak sepele. Harus dihargai dimana kita berdomisili, hilangkan ego masyarakat urban. Jangan tutup sosialisasi dengan masyarakat sekitar. (kur)

Baca Lengkap Harian Banjarmasin Post Edisi Kamis (18/5/2017)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help