BanjarmasinPost/

unlam

Indonesia dan Prakarsa Belt and Road

KTT Belt and Road menjadi tonggak penting bagi Cina menuju salah satu kekuatan ekonomi dunia setelah perjalanan panjang Cina menginisasi prakarsa itu.

Indonesia dan Prakarsa Belt and Road
istimewa
Budi Kristanto, pengajar FISIP Universitas Lambung Mangkurat 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pada 14-15 Mei 2017 lalu Presiden Joko Widodo telah menghadiri KTT Belt and Road di Beijing, yang diikuti sekitar 29 negara di dunia.

KTT Belt and Road menjadi tonggak penting bagi Cina menuju salah satu kekuatan ekonomi dunia setelah perjalanan panjang Cina menginisasi prakarsa tersebut semenjak tahun 2013.

Tahun 2013, Presiden Xi Jinping menginisasi sebuah prakarsa besar tentang pembangunan dunia, Belt and Road (Sabuk dan Jalan), yang merangkum dua strategi besar yakni pembangunan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (Silk Road Economic Belt) yang dicanangkan di Kazakhstan dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (21st Century Maritime Silk Road) yang dicanangkan dalam kunjungan kenegaraan di Indonesia.

Prakarsa Xi Jinping kemudian diadopsi secara resmi pada sidang paripurna, Komite Sentral Partai Komunis Cina ke-18 pada November 2013.

Prakarsa Belt and Road dimaksudkan oleh pemerintah Cina untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antaranegara dan meningkatkan konektivitas antara Cina dengan negara-negara di dunia, dengan muara kesejahteraan bersama masyarakat dunia.

Dalam perspektif sejarah, sebenarnya prakarsa Belt and Road merupakan revitalisasi jalur perdagangan dan jalur kebudayaan kuno yang membentuk peradaban dunia yakni peradaban Cina, India, dan Roma.

Jalur ini menghubungkan dunia Barat dan dunia Timur, sebagai perlintasan para pedagang, misionaris, tentara, maupun pengelana menggunakan karavan dan kapal laut.

Khusus untuk pedagang dari Cina, mereka pada umumnya membawa barang dagangan unggulan yakni sutra. Itulah mengapa, jalur perdagangan tersebut kemudian lebih dikenal dengan nama jalur sutra.

Tahun 2012, pemerintah Cina di bawah kepemimpinan Hu Jintao mengeluarkan prakarsa Cina International Payment System. Prakarsa ini, ditujukan sebenarnya untuk menggoyang dominasi Amerika Serikat dalam kerangka menggugat tata keuangan internasional.

Usaha ini bisa dikatakan gagal, karena memang masih sangat kuatnya dominasi negara-negara yang tergabung dalam G20, IMF dan World Bank.

Kegagalan itu kemudian menjadikan bahan evaluasi bagi pemerintah Cina untuk lebih memahami karakteristik dan kebutuhan mendasar negara-negara berkembang yakni tentang masalah kemiskinan dan akses terhadap infrastruktur yang masih sangat minim.

Itulah penggalan opini terkait prakarsa belt and road yang dikupas oleh Budi Kristanto (pengajar FISIP Universitas Lambung Mangkurat yang saat ini sedang menyelesaikan studi di Cina untuk bidang kajian sosialisme Cina).

Selengkapnya simak di koran Banjarmasin Post edisi Sabtu (20/05/2017).

Editor: Idda Royani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help