BanjarmasinPost/

Seputar Kaltim

Ternyata, Perusahaan seperti Ini yang Dicabut Izin Tambangnya Oleh Gubernur Kaltim

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC) oleh Pemprov Kaltim dianggap kalangan pengusaha tak menimbulkan banyak gejolak ekon

Ternyata, Perusahaan seperti Ini yang Dicabut Izin Tambangnya Oleh Gubernur Kaltim
DOK TRIBUN
Kegiatan tambang batu bara di Kalimantan Timur. Ratusan perusahaan IUP CnC hingga kini belum kunjung dicabut, meski sudah dijanjikan sejak lama. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMARINDA - Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clean and Clear (CnC) oleh Pemprov Kaltim dianggap kalangan pengusaha tak menimbulkan banyak gejolak ekonomi.

Efek merosotnya tambang sebenarnya sudah terasa sejak tiga tahun lalu, saat harga batu bara anjlok.

Hal ini disampaikan Eko Priatno, Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Samarinda (APBS), Kamis (18/5/2017).

"Dari dahulu kan mau dicabut-cabut terus. Kebanyakan IUP yang dicabut itu IUP yang sudah tak aktif lagi. Artinya, bukan IUP yang sedang jalan yang dicabut. Kenapa IUP tak jalan? Karena sejak tiga tahun lalu ada masalah dengan harga batu bara yang merosot. Pemilik tambang kecil-kecil, kemudian stop dan tak lanjutkan lagi usahanya. Uangnya tak ada. Kalau ditanya imbasnya, ya sudah kami alami sejak 3 tahun lalu," ujarnya.

Menurut Eko, pencabutan IUP bisa dibilang mengubah status dari tambang tak teridentifikasi, menjadi tambang berstatus Non CnC.

"Hanya memperjelas status saja. Rasanya tak mungkin Pemprov mencabut IUP yang masih jalan," katanya.

Sikap APBS pun, tak ada masalah pencabutan IUP Non CnC itu dilakukan.

"APBS ya tak ada masalah. Memang harusnya begitu. Karena kalau dibiarkan tanpa status kan repot. Misalnya, areal tambang jadi jelas, bisa digunakan untuk peruntukan lainnya. Dilakukan saja, sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, Eko juga mengiyakan jika para pemilik modal besar tambang adalah orang luar dari Jakarta, bukan orang lokal asal Kaltim.

"Sebetulnya hal itu terjadi, karena tambangnya sudah dibeli. Jadi, yang punya orang kita (lokal) tetapi kemudian dijual kepada investor di Jakarta. Yang mengajukan IUP kan kebanyakan orang daerah. Tetapi, ketika mengerjakan, mereka kurang dana, sehingga di take over. Mereka (pemilik tambang) dapat fee saja dari penjualan tambang," katanya.

Adanya informasi, jenderal berbintang yang mengadu pada Gubernur, juga disebutnya terjadi karena pemilik-pemilik tambang IUP berstatus non CnC berpikir lebih baik menjual saja tambang-tambang mereka.

"Sebetulnya begini, mereka (pemilik IUP) yang sudah tak bisa jalan karena kurang dana, menawarkan kepada investor besar di Jakarta. Itu dilakukan agar bisa jalan lagi. Daripada tak bisa diapa-apakan, tambang mereka akhirnya mereka jual. Status tambang mereka itu diibaratkan sudah Stadium 3, dan dalam posisi tertekan. Daripada tak dapat apa-apa, lebih baik dijual, kemudian, biarlah investor besar yang nego ke Gubernur," ucapnya. (*)

Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help