BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Harus Jadi Teladan Taat Aturan

Bila ada masyarakat demo menyoal limbah sarang walet, tambang dan lainnya, wakil rakyat cepat turun tangan dan minta manajemen perusahaan

Harus Jadi Teladan Taat Aturan
BPost Cetak
Ilustrasi 

ANGGOTA legislatif adalah sosok yang tahu aturan. Apalagi pengaturan di daerahnya seperti di daerah ini menyangkut penataan usaha sarang burung walet, baliho, hotel dan restoran, penambangan batu bara, dan lainnya.

Bila ada masyarakat demo menyoal limbah sarang walet, tambang dan lainnya, wakil rakyat cepat turun tangan dan minta manajemen perusahaan segera memenuhi dan menaati sema peraturan. Tapi, giliran bicara kewajiban sendiri justru tidak terpenuhi. Contohnya, melaporkan kekayaan kepada publik.

Itulah yang terungkap ketika jajaran Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) datang ke Kalimantan Selatan dan meminta pejabat di Banua ini, termasuk anggota dewan setempat untuk melaporkan harta kekayaan masing-masing. Beragam alasan pun diutarakan para anggota dewan seperti rumitnya mengisi formulir laporan kekayaan sehingga takut mengisinya.

Ada juga yang mengaku tidak menerima formulir dan menunggu formulirnya hingga tersedia di meja kerja. Ada yang berpendapat, kalau tidak ada, ngapain harus repot-repot minta formulir harta kekayaan.

Padahal aturannya sudah jelas dan wajib dilaksanakan. Di antaranya, UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lalu, UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan KPK nomor 07 tahun 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan kekayaannya dikenai sanksi administratif.

KPK pun telah menegaskan tidak ada alasan bagi pejabat negara tak melaporkan harta kekayaan.

Persoalan itu bikin miris, karena baru ketahuan mereka belum melaporkan kekayaan ketika masa tugas sebagai anggota dewan tak lama lagi bakal berakhir. Padahal selama ini, anggota dewan selalu menyuarakan agar masyarakat taat kewajiban.

Selama ini para wakil rakyat tersebur kerap bersuara keras saat disorot kamera jurnalis. Seperti ketika mengimbau warga yang belum menyekolahkan anak agar segera menyekolahkan, melarang pencarian ikan dengan cara penyetruman, dan seruan tegas lainnya.

Mereka juga kerap menasihati kalangan objek pajak agar taat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah. Jika tidak tahu perda dimaksud, tinggal mendatangi kantor pemerintah dan menanyakan secara detil sehingga tidak ada alasan untuk kemudian diam atau beralasan ribet atau repot.

Bahkan, kadang anggota legislatif tak segan main ancam. Kalau pengusaha tidak bayar retribusi, maka dewean akan mendesak eksekutif guna melakukan tindakan tegas dan jika perlu hingga pencabutan izin usaha.

Tentunya, masyarakat tidak menginginkan anggota dewan yang seperti itu, pandai bicara aturan tapi justru kurang taat aturan. Semoga, seluruh anggota legislatif di Banua ini kian taat dan bisa jadi teladan kepatuhan terhadap aturan dimulai dari ketataatan melaporkan harta kekayaan masing-masing sesuai ketentuan perundangan demi transparansi publik. Semoga. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help