Berita Nasional

Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Pembelian Helikopter AW101, Kerugian Negara Rp 220 Miliar

Pusat Polisi Militer TNI bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapkan tiga orang tersangka

Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Pembelian Helikopter AW101, Kerugian Negara Rp 220 Miliar
(Tribunnews/Herudin)
Ketua KPK, Agus Rahadjo (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, terkait penanganan kasus pengadaan helikopter AgustaWestland AW101 yang dinilai terlalu mahal, Jumat (26/5/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pengadaan helikopter AgustaWestland AW101 menyeret tiga nama pejabat di lingkungan TNI sebagai tersangka.

Pusat Polisi Militer TNI bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapkan tiga orang tersangka dugaan korupsi pengadaan helikopter AW 101

Ketiga tersangka tersebut adalah Marsekal Pertama FA sebagai pejabat pembuat komitmen, Letnan Kolonel BW sebagai pejabat kas, dan Pembantu Letnan Dua SS sebagai staf pejabat kas.

Pengumuman ketiga tersangka tersebut langsung disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan pers bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik Pom TNI punya alat bukti yang cukup dan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, sementara menetapkan tiga tersangka militer, Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat akte komitmen PPK dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol administrasi BW pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu," kata Gatot Nurmantyo di KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/207).

Menurut Gatot Nurmantyo, pembelian helikopter tersebut menyebabkan potensi kerugian negara sekitar 220 miliar.

Sementara, nilai kontrak pengadaan helikopter tersebut adalah Rp 738 miliar.

Menurut Gatot Nurmantyo, Pom TNI dan KPK telah memeriksa sejumlah 13 saksi.

Rinciannya adalah 6 saksi dari unsur TNI dan 7 orang dari unsur sipil.

Penyelidikan terkait pembelian helikopter tersebut dimulai sejak Januari 2017 melalui surat Panglima TNI No Sprin 3000/xii/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang perintah membentuk tim investigasi pengadaan pembelian heli AW101.

Halaman
12
Editor: Syaiful Akhyar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved