Berita Banjarmasin

Sertifikasi Halal, Upaya Lindungi Konsumen dan Bangun Kepercayaan

Mulai 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mulai berlaku. Semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal dari MUI.

Sertifikasi Halal, Upaya Lindungi Konsumen dan Bangun Kepercayaan
Halaman A Serambi Ummah Edisi Jumat (2/6/2917) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mulai 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mulai berlaku. Semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal dari lembaga berwenang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) .

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk khususnya makanan harus sudah berlabel halal, baik itu produk usaha menengah atas maupun usaha kecil.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan MUI, yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Sertifikat halal, syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Sebelum menerbitkan sertifikat halal, petugas LPPOM MUI akan melakukan proses audit secara menyeluruh, baik menyangkut bahan baku, proses produksi, maupun penyajiannya apakah memenuhi syarat atau tidak, jelas Direktur Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan serta Kosmetika (LPPOM) MUI Kalimantan Selatan, Udiantoro, Kamis (1/6) .

Pengurusan sertifikasi halal paling lama satu bulan, setelah surat permohonan masuk. Setiap akhir bulan, Komisi Fatwa MUI melakukan sidang memutuskan halal tidaknya produk yang dihasilkan pemohon.

Udiantoro yang juga dosen Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Lambung Mangkurat itu, mengakui kesadaran produsen mengurus sertifikasi halal khususnya usaha restoran dan rumah makan masih sedikit. Jauh beda dengan usaha pengolahan, yang dikelola oleh para usaha kecil atau usaha rumahan.

Disebutkan, sertifikasi halal bagi produsen dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu produk pengolahan dalam hal ini usaha produk rumahan. Kedua, kategori restoran, rumah makan, warung makan. Ketiga, kagetori rumah potong hewan (RPH).

Untuk prosuden pengolahan sudah banyak yang mengurus sertifikasi halal, utamanya para pelaku UKM karena mendapat dukungan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan instansi terkait lainnya.

Di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan daerah lainnya banyak yang telah mengurus, sehingga label halal tercantum dalam kemasan produknya. Hal itu tentunya akan memberikan nilai tambah, karena ada jaminan kehalalan produknya.

Sementara pelaku usaha restoran, rumah makan dan warung makan masih sedikit. Mungkin karena mereka kurang menyadari arti pentingnya label halal bagi produk makanan yang dijualnya. Bisa juga karena pengelolanya merasa produk yang dijualnya dari bahan halal, sehingga tak perlu mengurus sertifikasi halal.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved