Seputar Kaltara

Gelombang Protes Sistem Zonasi PPDB SMA di Nunukan Berlanjut

Setelah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Jaya Martom dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan Gunadi, giliran ratusan

Gelombang Protes Sistem Zonasi PPDB SMA di Nunukan Berlanjut
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mansyur Rincing, Senin (3/7/2017) mengajak orangtua murid melakukan unjuk rasa memprotes zonasi PPDB SMA. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, NUNUKAN - Setelah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Jaya Martom dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan Gunadi, giliran ratusan orangtua calon siswa yang keberatan diterapkannya zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA.

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga salah satu orangtua murid yang anaknya gagal masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, menggalang dukungan sekitar 200 orangtua murid untuk melakukan demonstrasi.

Mereka akan berunjuk rasa Rabu (5/7/2017) mendatang di alun-alun Nunukan untuk memprotes kebijakan zonasi dimaksud.

Mansyur mengatakan, kebijakan zonasi PPDB merupakan keputusan konyol yang membuat anak-anak di perbatasan kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan layak di sekolah negeri.

Diapun menggalang petisi dari ratusan orangtua murid, untuk dilanjutkan dengan unjuk rasa memprotes kebijakan dimaksud.

Menurut dia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tidak bisa diterapkan di perbatasan.

“Jangan pukul rata kebijakan ini. Ini aturan tanpa survei. Anehnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak melihat ini sebagai masalah," ujar pria yang memimpin LSM Pancasila Jiwaku ini, Senin (3/7/2017) di SMA Negeri 2 Nunukan.

Mansyur mengatakan, persoalan ini tidak berkepanjangan jika saja Pemkab Nunukan bersikap untuk memberikan solusi.

Zonasi PPDB yang merupakan kebijakan pusat seharusnya tidak serta merta saklak diberlakukan jika saja Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Kalimantan Utara maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan komunikasi yang baik.

"Gejala ini bukan baru tahun ini. Sudah bertahun-tahun. Bukannya setiap tahun kita punya data berapa jumlah kelulusan SMP? Kita tahu berapa jumlah SMA? Tetapi ada nggak yang dilakukan instansi itu untuk mengantisipasi ini?" katanya.

Halaman
12
Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help