BanjarmasinPost/

Setya Novanto Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaannya Terkait E-KTP

Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwal ulang pemeriksaan dirinya.

Setya Novanto Minta KPK Jadwal Ulang Pemeriksaannya Terkait E-KTP
tribunnews.com
Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Setya Novanto bersama Anggota DPR RI Ade Komarudin dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbanigrum menjadi saksi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwal ulang pemeriksaan dirinya.

Novanto sedianya diperiksa KPK, Jumat (7/7/2017), sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Namun, ia batal hadir karena sakit. Surat pemberitahuan tersebut telah dilayangkan pada Kamis (6/7/2017).

"Kemarin ya, disampaikan setelah beliau menurun sekali kesehatannya," kata Kepala Biro Pimpinan Setjen DPR RI Hani Tahaptari di ruangannya, Gedung Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Namun, kesetjenan belum menerima jawaban dari KPK terkait surat tersebut. Mengenai jadwal pemeriksaan berikutnya, DPR menunggu tanggal yang diberikan KPK.

"Belum ada konfirmasi ya. Mungkin itu responsnya penjadwalan ulang atau seperti apa sehingga kami tinggal nunggu," tuturnya.

Kesehatan Novanto, kata dia, sudah menurun sejak beberapa hari terakhir. Bahkan pada saat pelantikan deputi, Rabu (5/7/2017), dan halalbihalal pada Kamis (7/7/2017), Novanto cenderung memaksakan diri untuk hadir.

Ia juga tak hadir dalam sidang paripurna DPR, Kamis kemarin. Novanto disebut mengalami vertigo.

"Beliau itu vertigo ya. Tahu lah ya kalau vertigo seperti apa, beliau enggak bisa ikuti rapat paripurna kemarin. Kemarin dari pimpinan cuma beliau yang enggak hadir," ucap Hani.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017). (KOMPAS.com)

Editor: Ernawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help