Seputar Kaltara

Bupati Cantik Ini Didesak Batalkan Mutasi Sekretaris DPRD Nunukan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj Nursan, meminta Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, membatalkan mutasi terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten

Bupati Cantik Ini Didesak Batalkan Mutasi Sekretaris DPRD Nunukan
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Asmin Laura, Bupati Nunukan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, NUNUKAN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj Nursan, meminta Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, membatalkan mutasi terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan.

Hal itu disampaikan Nursan menyusul jawaban Kementerian Dalam Negeri terhadap surat Ketua DPRD Kabupaten Nunukan yang mempertanyakan pergantian jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan.

"Saya sarankan kembali kepada keadaan semula. Kalau memang Bupati ingin melakukan pergeseran Sekretaris DPRD, lakukan sesuai mekanisme," ujarnya, Senin (10/7/2017).

Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 170/4553/OTDA, perihal Penjelasan Terhadap Masalah Pelantikan Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan.

Tertanggal 20 Juni 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara menyebutkan, ketentuan yang telah diatur dalam pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, Sekretariat DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD kabupaten atau kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/ Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan pula, Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/ Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Selanjutnya pada Pasal 127 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditegaskan khusus untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin sekretariat DPRD, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.

Karena itu, Kementerian Dalam Negeri melalui surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr Sumarsono MDM menegaskan agar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai ditegaskan dalam Pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Terhadap pelantikan jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan pada tanggal 3 Mei 2017 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga wajib ditinjau kembali dan dan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi surat tersebut.

Nursan mengatakan, surat tersebut haruslah dipatuhi Bupati Nunukan. “Itu aturannya seperti itu, ya harus taat aturan," kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Haji Danni Iskandar telah meminta Bupati Nunukan membatalkan mutasi terhadap Hasriansyah dari jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan.

Hasriansyah pada jabatan barunya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada pengambilan sumpah/ janji jabatan struktural eselon II, III dan IV serta jabatan fungsional tertentu dilingkungan Pemerintah kabupaten Nunukan di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (27/2/2017).

Bupati melantik Agustinus Palentek menjabat Sekretaris DPRD Nunukan. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, sebelum melakukan mutasi terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Nunukan.

“Seharusnya ada komunikasi antara pimpinan DPRD dan Baperjakat. Karena mengingat Sekwan dua pimpinannya. Pimpinan birokrasi dan pimpinan legislatif,” ujarnya. (*)

Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help