BanjarmasinPost/

ekonomi dan bisnis

Apersi Nilai Program Sejuta Rumah Dinilai Sulit Terwujud, Ini Alasannya

Hal ini karena subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dipangkas menjadi Rp 3,1 triliun dari sebelumnya Rp 9,7 triliun.

Apersi Nilai Program Sejuta Rumah Dinilai Sulit Terwujud, Ini Alasannya
istimewa
Salah satu kompleks perumahan di jalan Martapura Lama Km 8,2 yang ditawarkan untuk mendukung program Sejuta Rumah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA- Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah yang dimulai pencanangannya pada April 2015 lalu, dinilai sulit terwujud.

Hal ini karena subsidi untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dipangkas menjadi Rp 3,1 triliun dari sebelumnya Rp 9,7 triliun.

Ketua Dewan Pembina DPP Aasosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengemukakan pendapatnya kepada KompasProperti, Rabu (12/7/2017).

"Sulit terwujud, pemangkasan subsidi FLPP terutama yang menghambat. Selain itu, banyak kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak pada pengembangan rumah, khususnya untuk masyarakat menengah berpenghasilan rendah (MBR)," kata Eddy.

Dia menuturkan, alasan pemangkasan subsidi FLPP tidak bisa dibenarkan. Itu hanya akan memberatkan konsumen MBR dan juga pengembang. 

"Pemangkasan subsidi FLPP terus dikompensasi untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) jelas tidak menarik buat bank teknis penyalur KPR. Bukan karena risiko, melainkan bank nggak ada yang mau karena harus nanggung 100 persen," tutur Eddy.

Eddy menambahkan, target Sejuta Rumah semakin sulit terwujud, karena Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang perumahan untuk MBR juga tak jalan. 

Di lapangan, kata Eddy, banyak pemerintah daerah (pemda) yang masih belum menjalankan regulasi tersebut. Sebaliknya, yang ada malah semakin masif praktik pungutan liar.

"Kalau Pemda menolak melakukan deregulasi perumahan demi mempertahankan pendapatan asli daerah (PAD) masih bisa diterima. Tapi bila menolak hanya untuk mempertahankan pundi-pundi itu menghambat betul," cetus Eddy.

Karena itu, Apersi melakukan iniasiasi kerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI untuk mengajak pemda menerapkan deregulasi menyeluruh.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help