Terbitnya Perppu Ormas Dikhawatirkan Picu 3 Hal Ini

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak. Namun bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS Habib Aboe Bak

Terbitnya Perppu Ormas Dikhawatirkan Picu 3 Hal Ini
teropong senayan
Aboe Bakar Alhabsy 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas mendapat tanggapan beragam dari sejumlah pihak.

Namun bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyie ada beberapa catatan yang dicermatinya.

Pertama, alasan pemerintah adalah adanya kekosongan hukum dan adanya kegentingan yang memaksa sehingga harus terbit Perppu tersebut.

“Sepertinya ini adalah alasan yang mengada-ngada, karena sejatinya tidak ada kekosongan hukum, lantaran ada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas,” ucapnya, Jumat (14/7).

Dijelaskannya, pada pasal 60 Dalam UU Ormas telah mengatur bagaimana mekanisme dan tahapan pembubaran Ormas.

Jadi sudah jelas dan detail prosedur yang diatur dalam UU Ormas. Karenanya, syarat kekosongan hukum sebenarnya tidak terpenuhi.

Dia berharap, jangan sampai akhirnya publik melihat bahwa pemerintah bersemangat membubarkan HTI.

Namun tidak mau mengikuti mekanisme yang ada dalam UU Ormas, lantas kemudian menerbitkan Perppu untuk mem-bypass aturan tersebut.

“Tentunya publik akan mempertanyakan, pemerintah macam apa yang kemudian menyikapi aturan seperti ini,” ucapnya.

Alasan kedua, digunakannya asas contrarius actus dalam Perppu ini juga tidak tepat.

Halaman
12
Penulis: Rendy Nicko
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help