NEWS ANALYSIS

Wakil Rakyat Bukan Wakil Partai

Dengan PP yang baru, pimpinan dan anggota DPRD mendapat tambahan tunjangan yang tidak diatur dalam PP sebelumnya.

Wakil Rakyat Bukan Wakil Partai
dokumen
BPost edisi Jumat (14/7/2017) 

Gazali Rahman, Wakil Dekan III FISIP ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID - PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP 18/2017 ini menggantikan PP 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan PP yang baru, pimpinan dan anggota DPRD mendapat tambahan tunjangan yang tidak diatur dalam PP sebelumnya.

Pertama kita mengapresiasi keluarnya PP terkait peningkatan kesejahteraan anggota dewan. Itu sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan anggota dewan yang mana kesejahteran bukan hanya lahir namun juga batin.

Namun sikap demikian tentu harapan pemerintah, anggota DPR terus meningkatkan kinerja. Artinya apa? Jangan sampai terlihat anggota dewan seolah-olah dimanjakan. Dimana tuntutan ini, tuntutan itu disetujui. Kita juga tak menghendaki sikap pemerintah demikian sebagai dampak atau boleh dikatakan sebagai barganing politik terkait proses rancangan Undang Undang Pemilu Legislatif dan Presiden, tentunya itu kita tak kehendaki.

Jangan sampai terlihat fenomena seperti itu. Dimana ada dimensi lain di balik meningkatkan kesejahteraan anggota dewan yang mana itu betul-betul murni dilakukan pemerintah. Murni sebuah kebijakan untuk tingkatkan kesejahteraan para anggota dewan agar kinerja mereka (dewan) lebih baik.

Selengkapnya baca harian Banjarmasin Post, Jumat (14/7//2017), atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

BPost edisi Jumat (14/7/2017)
BPost edisi Jumat (14/7/2017) (dokumen)
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved