BanjarmasinPost/

Berita Nasional

Ternyata Ada 45 Ribu Orang Tolak Pansus Angket

Terlebih dari apa yang telah dijalani pansus sejauh ini dianggap telah berbeda dengan niat baik yang terus disampaikan anggota pansus

Ternyata Ada 45 Ribu Orang Tolak Pansus Angket
dokumen
BPost edisi Sabtu (15/7/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pansus Angket KPK menerima 45 ribu tanda tangan petisi yang digalang Pemuda PP Muhammadiyah melalui petisi online Change.org. Kata Virgo Sulianto, Ketua Pemuda PP Muhammadiyah, petisi tersebut digalang untuk memperlihatkan bahwa banyak masyarakat menolak kehadiran hak angket KPK.

Terlebih dari apa yang telah dijalani pansus sejauh ini dianggap telah berbeda dengan niat baik yang terus disampaikan anggota pansus. Bukan hanya itu, petisi yang totalnya mencapai 45.111 tanda tangan online itu, diharap menjadi pertimbangan bagi pansus untuk tidak lagi melanjutkan langkah-langkah yang mereka lakukan.

“Memang ini tidak banyak, tapi semoga ini bisa mengembalikan langkah awal bapak-bapak untuk dapat berpikir dengan nalar publik. Bukan nalar sendiri-sendiri,” katanya seraya memberi kotak petisi di Ruang KK 1 Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/7).

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar yang menerima kotak itu, mengatakan siapapun pihak bisa memberikan saran dan kritikan atas terbentuknya hak angket. Namun, dia tetap mengatakan akan menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan memberikan hasilnya sebagai rekomendasi kepada pemerintah.

“Kami akan tetap berjalan sesuai aturan undang-undang dan kami siap konsisten di pansus ini,” tandasnya.

Agun Gunandjar mengaku santai jika digugat pegawai KPK terkait permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) soal keabsahan pansus. “Ya itu hak orang, ya silakan saja,” cetusnya.

Agun menjelaskan uji materi yang digugat KPK harus disaring terlebih dahulu di MK. Menurut Agun laporan bisa masuk jika ada pihak yang merasa dirugikan.

“Ya itu hakim nilai nanti. Sebetulnya anda bisa jawab legal standing itu kan berkenaan dia merasa dirugikan,” ujar Agun.

Politisi Partai Golkar itu pun menghargai jalannya sistem hukum di MK. Pihak Pansus Angket KPK tidak akan melakukan intervensi atas laporan dari para pegawai lembaga ad hoc tersebut.

Selengkapnya baca harian Banjarmasin Post, Sabtu (15/7//2017), atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help