BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Bisa Objektifkah Pemerintah?

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sejumlah instansi terkait memang terus berkoordinasi untuk melakukan pendataan mengenai ormas-ormas

Bisa Objektifkah Pemerintah?
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah berlaku. Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani perppu yang antara lain dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Baru beberapa hari berlaku sejak tanggal diundangkan, sebagaimana diberitakan BPost, Senin (17/7/2017), pihak kepolisian sudah mengantongi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila yang akan dibubarkan. Nantinya pembubarannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sejumlah instansi terkait memang terus berkoordinasi untuk melakukan pendataan mengenai ormas-ormas anti-Pancasila dan layak dibubarkan. Koordinasi dilakukan di bawah Menkopolhukam. Ada dari Badan Intelijen Negara (BIN), kejaksaan, hingga TNI dilibatkan.

Sejumlah ormas pun bereaksi, khawatir pemerintah atas nama perppu, berlaku ‘sewenang-wenang’ terhadap ormas. Kekhawatiran tersebut beralasan, sebab, secara tersurat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tersebut menyatakan pemerintah bisa mencabut status badan hukum ormas tanpa melalui pengadilan.

Artinya, keobjektifan pemerintah patut dipertanyakan, jangan-jangan nanti hanya karena berbeda pandangan politik dengan pemerintah, ormas bersangkutan terancam dibubarkan.

Selama ini saja, ada yang menilai pemerintah telah bersikap refresif, contohnya terhadap beberapa aktivis yang dituding berniat makar.

Tudingan makar tidak hanya dialamatkan kepada Sekjen Forum Umat Islam, Muhammad Al Khaththath, tapi juga pada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein, Brigjen TNI (Purn) Adityawarman, dan beberapa nama lainnya.

Bahkan, Al Khaththath yang ditangkap sebelum Aksi Bela Islam 313 (31 Maret), baru pada 12 Juli 2017 bisa menghirup udara bebas setelah pengajuan penangguhan penahanannya dikabulkan. Dia ditahan hampir empat bulan di rutan Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Padahal, tuduhan dilayangkan kepada orang-orang itu diyakini tanpa bukti-bukti yang kuat. Nyatanya, seperti mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan Zein yang sempat dicokok aparat dari rumahnya, toh kemudian langsung dibebaskan, karena memang tidak ada bukti mengarah dirinya melakukan makar 212.

Berkaca dari peristiwa-peristiwa itu, kita tentu berharap pemerintah instrospeksi diri dan bisa berlaku objektif dalam menyikapi setiap persoalan dihadapi negara dan bangsa. Apalagi menyangkut anak bangsa, yang mestinya harus banyak dibina, diayomi, dan bukannya justru dibinasakan.

Kedepankan asas praduga tak bersalah, demi menjaga harkat martabat pemerintah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saatnya pemerintah menunjukkan kembali fungsinya, yakni tidak hanya sebagai pelindung sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar, tapi juga sebagai pelayan masyarakat. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help