BanjarmasinPost/

Berita Banjarmasin

Ombudsman Kalsel Sikapi OTT Pungutan Sekolah

Krimsus Polda Kalsel melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu SMA di Banjarmasin. Ombudsman Kalsel menyikapi OTT tersebut.

Ombudsman Kalsel Sikapi OTT Pungutan Sekolah
istimewa
Tim Saber Pungli Provinsi Kalsel terdiri dari gabungan Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus, Dit Reskrimum dan Ombudsman Provinsi Kalsel melakukan operasi tangkap tangan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Krimsus Polda Kalsel melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu SMA di Banjarmasin. Ombudsman Kalsel menyikapi OTT tersebut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan, OTT tersebut merupakan pengembangan dari laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Saber Pungli.

Pungli yang dilakukan oknum sekolah sudah sangat masif, sehingga perlu tindakan hukum berupa penangkapan dalam bentuk OTT.

Karena itu Ombudsman mengkoordinasikan dengan saber pungli yang kemudian ditindaklanjuti Krimsus Polda Kalsel.

Sambil menyerahkan prosea hukum yang terus diperdalam oleh kepolisian. Ombudsman hari ini, Selasa (18/7) juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel untuk mengambil langkah-langkah strategis.

"Pertama, agar diknas membuat surat edaran kepada semua kepala sekolah yg telah memungut biaya masuk PPDB atas nama apapun untuk mengembalikan dana pungutan tersebut," katanya, Selasa (18/7).

Dia mengatakan langkah Kedua, agar diknas membuka posko pengaduan, membuka partisipasi masyarakat untuk lapor bila ada sekolah yang memungut biaya masuk PPDB.

Ketiga, memberikan perlindungan kepada orangtua dan masyarakat yang melapor agar anaknya tidak mengalami diskriminasi.

Keempat, mencarikan solusi atas sejumlah anak yang ditolak masuk sekolah karena tidak mampu membayar. Agar anak tetap melanjutkan sekolah dan tidak memilih berhenti.

Ombudsman juga menyarankan kepada diknas agar proses pengembalian dana pungutan dilakukan dalam suatu acara, agar menjadi efek jera atau peringatan bagi sekolah lainnya. Sekolah yang sudah memungut agar diberi teguran atau sanksi.

Selain itu, soal keterbatasan anggaran yang menjadi alasan pungutan, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah untuk serius mencarikan solusinya.

"Pendidikan adalah pelayanan dasar yang harus mendapat prioritas utama dalam kebijakan dan anggaran," tambahnya.

Penulis: Hasby
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help