BanjarmasinPost/

Berita HST

Gempur HST Desak Gubernur Tegakkan Perda Jalan Umum, 24 Juli Kerahkan Massa, Tolak Angkutan Semen

Tak hanya jalan kabupaten, mereka juga menolak truk trailer, tronton, dan sejenisnya itu melewati jalan umum negara, termasuk jalan Walangsi-Kapar.

Gempur HST Desak Gubernur Tegakkan Perda Jalan Umum, 24 Juli Kerahkan Massa, Tolak Angkutan Semen
banjarmasinpost.co.id/hanani
Antrean trailer pengangkut semen di jalan lingkar Walangsi-Kapar, Barabai, HST beberapa waktu lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Sebanyak 16 organisasi yang tergabung dalam Gerakan MAsyarakat Peduli dan Penyelamat Murakata (Gempur) menyatakan mendukung kebijakan Bupati Hulu Sungai Tengah atas larangan melewati jalan kabupaten terhadap angkutan semen dari PT Cochn bertonase besar yang melebihi kapasitas jalan.

Tak hanya jalan kabupaten, mereka juga menolak truk trailer, tronton, dan sejenisnya itu melewati jalan umum negara, termasuk jalan Walangsi-Kapar.

Koordinator Gempur HST M Edwan didampingi sejumlah ketua Ormas , pada Konfrensi Pers, Rabu (19/7/2017) di Balai Rakyat HST mengatakan, untuk penolakan tersebut, pihaknya melakukan gerakan unjuk rasa pada 24 Juli 2017 mendatang. Unjuk rasa bakal disampaikan melalui DPRD HST, dengan harapan DPRD HST menyampaikan aspirasi warga HST tersebut kepihak berwenang, termasuk gubernur Kalsel.

Adapun 16 Organisasi yang tergabung dalam Gempur, yaitu Pemuda Pancasila, GP Ansor, PMII,KM2HST,Lsm Amuk, Lsm Kippda,Lsm Amanat,Lsm Aliansi Indonesia,Lsm Jasimas,Lsm Aspraja,Orpala Garimbas,Palagos community, Community Kalsel, KTNA HST serta Orari HST. Edwan menjelskan, ada lima point penting yang menjadi pernyataan sikap Gempur.

Poin tersebut, mendesak Gubernur Kalsel agar konsisten menegakkan Perda Kalsel Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil Perusahan Perkebunan. Aturan tersebut juga telah diterapkan pada angkutan batu bara yang tak boleh meintas di jalan umum.

Selanjutnya, menuntuk pihak kepolisian bertindak tegas sesuai peraturan pemerintah nomor 79 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Juga meminta pemrintah pusat melalui Balai Jalan segera memperbaiki jalan nasional yang rusak dengan kualitas yang terbaik.

“Kami masyarakat HST mendukung sepenuhnya keberadaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indoensia, khususnya Kalsel. Sepanjang mengikuti aturan perundang undangan yang berlaku dan menghormati budaya serta kearifan lokal masyarakat,”kata Edwan.

Namun, lanjut dia, masyarakat HST menolak tegas angkutan yang mengangkut semen dari PT Conch melintas di jalan umum, kabupaten dan desa karena terbukti secara kasat mata melebihi kapasitas jalan, sebagaimana diatur PP Nomor 79 2013. Disebutkan, kapasitas jalan kabupaten di HST maksimal hanya delapan ton.

Selama ini, akibat jalan nasional Walangsi-kapar rusak parah, angkutan berat perusahaan semen, yang diperkirakan mengangkut sampai 70 ton semen itu suka menerabas jalan desa, hingga jalan perkotaan yang melewati kawasan rumah penduduka sebagai jalan pintas. ‘Ini sangat merugikan masyarakat. Jika jalan rusak, perbaikannya lambat, karena pemerintah daerah punya dana terbatas untuk perbaikan,”kata Badar dari PemudA Pancasila.

Badar mengungkapkan, jalan negara di wilayah HSTporos Kalsel-Kaltim adalah jalan umumyang peruntukannya bukan untuk jalan perusahaa hasil produksi tambang, dalam hal ini semen. Menurutnya, kerusakan para jalan nasional maupun kabupaten, terbukti mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sebab, kondisi jalan rusak, dijadikan alasan menaikkan harga barang karena terkait cost angkut. ‘Kami bukannya anti investasi asing. Tapi perusahaan juga harus taat hokum dan tak merugikan masyarakat umum,”tegasnya.(*)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help