Berita Batola

Pemkab Tetap Bahas Hak Inisiatif Dewan, Meski Belum Ada Kemendagri

Bupati H Hasanuddin Murad melalui Sekretaris Daerah Ir H Supriyono menyatakan, Pemkab Batola menyambut baik disampaikannya Raperda tersebut.

Pemkab Tetap Bahas Hak Inisiatif Dewan, Meski Belum Ada Kemendagri
banjarmasinpost.co.id/am ramadhani
Pembahasan raperda inisiatif DPRD tentang keuangan dan administratif. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Pemerintah Kabupaten Batola bersedia melanjutkan pembahasan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD setempat, meski belum ada Ketentuan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tindaklanjut PP 18 tahun 2017 yang telah ditandatangani Presiden.

Hak inisiatif dewan ini disampaikan dalam rapat paripurna dewan, Kamis tadi.

Hak inisiatif inimerupakan tindaklanjut dari PP No. 18 Tahun 2017 pasal 28 bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dengan perda.

Bupati H Hasanuddin Murad melalui Sekretaris Daerah Ir H Supriyono menyatakan, Pemkab Batola menyambut baik disampaikannya Raperda sebagai tindaklanjut dari PP No. 18 Tahun 2017.

Dan, kata Sekda, pemkab wajib memenuhi segala hak melekat pimpinan dan anggota DPRD yang secara legal diatur sehingga dalam operasionalisasinya harus didasarkan pada perda.

Hanya saja, katanya,, proses penyusunan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD pada dasarnya belum ada petunjuk khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun demikian, pemkab tetap menyambut baik untuk dibahas bersama.

“Insya Allah jika dalam proses penetapan sekiranya ada hal-hal yang kurang tepat dengan ketentuan yang akan ditetapkan Kemendagri, maka akan kita sesuaikan lebih lanjut,” katanya.

Bupati berpesan, kata Sekdan jika nanti perda telah ditetapkan dan diundangkan menjadi dasar pengalokasian anggaran Perubahan APBD 2017, maka dalam proses pembahasan dan pelaksanaannya wajib didasarkan pada kemampuan keuangan daerah serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan memenuhi standar akuntasi pemerintah. (*)

Penulis: A Mas Ramadhani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help