BanjarmasinPost/

Berita Martapura

Mantan Badan Pengawas Ini Nilai SK Pemberhentian Direksi PD PBB Cacat Hukum

Solusi kekisruhan yang terjadi ini adalah Bupati harus membatalkan SK pemberhentian sementara yang cacat hukum.

Mantan Badan Pengawas Ini Nilai SK Pemberhentian Direksi PD PBB Cacat Hukum
Banjarmasinpost.co.id/Hari Widodo
Rusniansyah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pemberhentian sementara Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Bauntung Batuah (PD PBB) Dwi Bagusdian Wahono dan Direktur Operasional Manhuri dari jabatannya 11 Juli 2017 lalu mendapat sorotan
mantan anggota Badan Pengawas yang juga pernah menjabat Ketua Badan Pengawas PD PBB periode lalu, Rusniansyah Marlim.

Rusniansyah menilai penonaktifan Direksi PD PBB tidak sah karena tidak mengacu pada perda. Diantaranya, tidak disebutkan alasan-alasan pemberhentiannya.

"Harusnya disebutkan dasar pemberhentian misalkan merugikan keuangan perusahaan. Justru, alasannya disebutkan hanya untuk penyegaran yang tentu tidak ada korelasinya," katanya ditemui di rumahnya, minggu (30/7/2017).

Solusi kekisruhan yang terjadi ini adalah Bupati harus membatalkan SK pemberhentian sementara yang cacat hukum.

"Meneruskan jabatan direksi sampai masa tugasnya berakhir pada 19 Januari 2019 sesuai dengan amanat perda. Tindaklanjutnya, Badan Pengawas harus bekerja melakukan pengawasan dan pembinaan. Tidak seperti sekarang, kabarya setahun hanya dua kali rapat," katanya.

Penulis: Hari Widodo
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help