BanjarmasinPost/

Berita Banjarmasin

Pemerintah Tak Lagi Angkat ASN, Guru-Bidan Bakal Jadi Tenaga Kontrak

Harapannya untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) buyar lantaran pemerintah kabarnya tidak lagi mengangkat guru dan bidan sebagai ASN.

Pemerintah Tak Lagi Angkat ASN, Guru-Bidan Bakal Jadi Tenaga Kontrak
Halaman 1 Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak, Selasa (1/8/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anhar, guru honorer sebuah sekolah di Kota Banjarmasin tertunduk lesu. Harapannya untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) buyar lantaran pemerintah kabarnya tidak lagi mengangkat guru dan bidan sebagai apatur sipil negara (ASN).

Guru dan bidan hanya akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) alias pekerja kontrak. Otomatis mereka tidak lagi memiliki jaminan pensiun. Tidak hanya itu, setelah habis kontrak akan dievaluasi apakah akan terus dipekerjakan kembali atau tidak.

“Jelas memberatkan kita yang guru honorer tidak lagi PNS, dan tidak jaminan pensiun" sungut Anhar, guru kotrak di Banjarmasin, Senin (31/7).

M Ali Wardana, ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kota Banjarmasin mengaku sudah mengetahui wacana pemerintah tidak lagi mengangkat guru sebagai ASN. “Ya, wacana iu sudah ramai di grup-grup media sosial, sudah cukup banyak dibahas. Tapi belum tahu itu benar atau tidaknya," ujar Ali dihubungi, Senin sore.

Yang jelas, kata dia, jika nanti statusnya P3K, tentu gaji yang dibarikan harus sesuai standar upah minimum provinsi (UMP). "Loginya seperti pegawai kontrak, ya dengan gaji standar UMP yang dibayarkan pemerintah," ujarnya.

Diakui Ali, saat ini banyak gaji guru honorer masih di bawah standar. Banyak yang nyambi jadi guru les privat, buka usaha atau yang lainnya. “Kalau memang gajinya standar UMP, tentu itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa jadi PNS, dilema juga, karena memang jumlahnya kurang. Saya rasa masih tetap perlu itu mengangkat guru ASN,” ujarnya.

Diakui Ali, hal ini memang dilematis lantaran di satu sisi setiap tahun ada guru pensiun maupun mutasi. Sementara rasio jumlah guru saat ini masih jauh dari cukup.

Mengutip laman menpan go.id, guru dan bidan ke depan diwacanakan tidak lagi berstatus aparatut sipil negara (ASN). ke depan berubah dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian lerja (P3K). Berdasar keterangan Mohammad Ridwan, jurubicara menpan dalam siaran persnya yang disebar menyebut, Kepala BKN Bima Haria Wibisana melontarkan wacana itu karena berlandaskan tiga hal.

Pertama, banyaknya guru atau bidan mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, kedua, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau kesehatan serta untuk menghidari terulangnya fenomena adanya beberapa kepala daerah yang menolak formasi CPNS formasi guru garis depan (GGD).

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help