Berita Banjarmasin

Pemerintah Tak Lagi Angkat ASN, Guru-Bidan Bakal Jadi Tenaga Kontrak

Harapannya untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) buyar lantaran pemerintah kabarnya tidak lagi mengangkat guru dan bidan sebagai ASN.

Pemerintah Tak Lagi Angkat ASN, Guru-Bidan Bakal Jadi Tenaga Kontrak
Halaman 1 Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak, Selasa (1/8/2017) 

Dengan berstatus P3K, Bima meyakini, penempatan bidan dan guru akan sesuai kontrak yang ditandatangani. Sementara perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan didasarkan pada evaluasi kinerja bersangkutan.
Namun, kata Bima itu baru sekadar wacana dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Guru berstatus P3K baru wacana. Masih ngetes opini, belum ada kebijakan," tegas Bima dihubungi melalui pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Sabtu (29/7).

Ditanya mengenai apa yang dimaksud mengetes opini, Bima menjawab singkat. "Ngetes PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Mau mendengar responsnya," kata Bima.

Adapun di Kalsel, wacana ini disambut reaksi beragam. Dahri, ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia PGRI Kalimantan Selatan, Senin (31/7) berujar, di satu sisi, pemerintah perlu membuka peluang CPNS. Namun itu akan merugikan sebab sulit menciptakan yang profesional karena calon guru PNS tidak memiliki masa depan yang jelas.

"Itu hanya langkah jangka formasi guru untuk P3K. Hanya saja masa depan mereka ini tidak jelas. Sebab yang ada di lapangan saat ini mereka guru kontrak mengharapkan menjadi PNS karena masa depannya jelas, dengan jaminan ada pensiun. Tentu hal ini banyak memengaruhi keprofesionalan guru ke depannya," jelas Dahri.

Kata dia, untuk guru di Kalsel saat ini yang jadi PNS sangat kurang.

"Saya ingat dulu pada waktu pengangkatan besar-besaran guru SD tahun 76, 74, dan itu sudah semua pensiun dan jumlahnya ribuan. Sementara saat ini masih belum ada pengangkatan lagi," ujarnya.

Disebutkan dia, dulu ada namanya zero growth, dimana guru yang akan diangkat itu sejumlah guru yang pensiun. Tapi nyatanya saat ini tidak. "Sejak 2011 ini sudah dilakukan moratorium, sehingga masih banyak yang mengeluhkan untuk jadi pegawai negeri sipil (PNS)," kata dia.

Terpisah, Tut Barkinah, Ketua Ikatan Bidan Indonesi Kalsel, menjelaskan, status P3K untuk bidan masih wacana dan sampai saat ini belum ada detail rinciannya bagaimana ke depannya.

"Kalau itu diberlakukan kami juga akan mengambil langkah kemudian mencarikan solusinya. Sepengetahuan saya P3K itu hak dan kewajibannya sama dengan PNS, dan itu rupanya menjadi regulasi yang akan diterapkan semua, bukan hanya kepada guru dan bidan. Hanya saja saat ini yang lebih didulukan adalah guru dan bidan karena banyaknya yang diperlukan setiap tahunnya," kata dia.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved