BanjarmasinPost/

KPK Akan Periksa Auditor BPKP Terkait Kasus E-KTP Setya Novanto

Pemeriksaan saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) dengan tersangka Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR Setya

KPK Akan Periksa Auditor BPKP Terkait Kasus E-KTP Setya Novanto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR RI Setya Novanto menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017). Setya Novanto bersama Anggota DPR RI Ade Komarudin dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbanigrum menjadi saksi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto terkait kasus dugaan korupsi penerapan KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pemeriksaan saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) dengan tersangka Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR Setya Novanto terus berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tiga orang saksi yang akan dimintai keterangan untuk tersangka Novanto.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, ketiga saksi tersebut salah satunya yakni seorang auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Suaedi.

Dua lainnya yakni pekerja swasta bernama Deniarto Suhartono dan seorang pekerja keamanan bernama Apandi.

"Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN," kata Febri, saat dikonfirmasi, Rabu (2/8/2017).

Sebelumnya, Novanto dijadikan tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Dia disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Halaman
12
Editor: Ernawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help