Berita HST

Sampaikan Aspirasi ke Komisi I DPRD HST, Kosim Bacakan Puisi

Sejumlah tokoh masyarakat yang mewakili masing-masing kecamatan, Rabu (2/8/2017), dipimpin Kosim, Ketua LSM Pancar Kasihan mengadu ke DPRD HST.

Sampaikan Aspirasi ke Komisi I DPRD HST, Kosim Bacakan Puisi
banjarmasinpost.co.id/hanani
Kosim saat menyampaikan aspirasi di DPRD HST 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI-  Sejumlah tokoh masyarakat yang mewakili masing-masing kecamatan, Rabu (2/8/2017), dipimpin Kosim, Ketua LSM Pancar Kasihan mengadu ke DPRD HST. Para tokoh masyarakat tersebut  menyampaikan aspirasi terkait masih banyaknya keluhan warga tak tak mampu di HST atas jaminan kesehatan gratis, program Jamkesda yang dihapuskan, dan kini dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Menariknya, Kosim pada kesempatan itu meminta para anggota dewan mendengarkan puisi karya dia yang dia bacakan langsung tanpa teks. Judul puisinya, Harapan. “Kurindu belaian ibu. Kurindu belaian ayah. Lautan luas membentang, haruskan aku berenang dan menyeberang. Gunung tinggi menjulang, haruskah aku mendaki dan menuruni.

Oh Tuhan, adakah keberkahanMu. Wahai sang penguasa bumi, adakah kepedulianmu barang sedikit yuk menyongsong hari esok yang cerah. Amiin,”kata Kosim disambut tepuk tangan mereka yang hadir di ruang siding utama DPRD tersebut.  

Kosim dan perwakilan warga itu diterima anggota Komisi I,  Taufikurrahman, Nasruddin serta anggota komisi dan anggota DPRD lainnya. Untuk membahasl hal tersebut, juga dihadirkan Kepala Dinas Sosial HST H Supiani, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Sugiyanto, serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan, Husnawati.

Kosim menyampaikan, saat ini banyak keluhan warga pasca tak diberlakukannya lagi kartu jamkesda.  Masalahnya, tak semua warga miskin terdata sebagai peserta BPJS, baik program pusat, provinsi maupun daerah 2017. Bahkan pascatransisi dari kartu Jamkesda ke BPJS, juga tak serta merta bisa digunakan.

“Ada yang sudah punya kartu, tapi saat hendak berobat kartunya tak aktif. Tak bisa digunakan sehingga wargapun harus mengeluarkan biaya sendiri. Padahal, jelas Kosim warga tersebut masuk dalam 14 kiriteria miskin pemerintah pusat maupun daerah. Bupati HST sendiri, jelas dia telah menyampaikan komitmennya melayani warga yang benar-benar berhak atas jaminan kesehatan gratis tersebut.

“Kami berharap, Dinas Sosial, Dinkes serta pihak rumah sakit,  duduk satu meja, mengatasi masalah ini. Karena warga dari keluarga tak mampu umumnya tak mengerti masalah prosedur,”jelas Kosim.  Menanggapi hal tersebut, Kabid Yankes, DInkes HST Husnawati menjelaskan ada tiga pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesejatan Nasional.  Berdasarkan data pemerintah pusat, ada 67.915 warga miskin berdasarkan 14 kriteria  nasional di HST dijamin melalui BPJS. Untuk Pemrov Kalsel, 974 warga HST ditanggung pemprov dan 17.046 orang warga tak mampu HST berdasarkan Sembilan kriteria dijamin Pemkab HST dan didaftarkan ke BPJS melalui dana APBD.   

Total warga tak mampu di HST yang terdaftar di BPJS berdasarkan jaminan pemerintah itu pada 2017 ini 85.046. “Masalah aktivasi kartu, itu di BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk warga tak mampu tak masuk daftar BPJS pemerintah daerah akan menjamin.  DInkes bisa memproses sepanjang ada rekomendasi Dinsos HST,”kata Husnawati.

 Kadinsos HST H Supiani menyatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin, terkait validasi data. Namun, untuk data pertama bukan dari Dinsos, tapi diambil Kemensos dari data Badan Pusat STatistik. “Kami sudah mencoba memvalidasi. Tapi di masyarakat, masih ada yang salah. Bahkan, ada yang namanya salah, padahal data kami sudah benar. Ada yang sudah dicoret, tapi muncul lagi,”jelas Supiani.

Bagi warga tak mampu yang masuk sembilan kriteria daerah, jelas Supiani bisa dimasukkan BPJS sepanjang ada surat keterangan dari KAdes yang bersangkutan. “JIka ada surat keterangan Kades, langsung kami buatkan rekomendasi ke Dinkes,”katanya.

 Taufikurrahman, anggota DPRD yang memimpin dialog meminta semua pihak duduk bersama mencari solusi atas keluhan warga. Menurutnya, kesehatan merupakan pelayanan dasar, dimana masyarakat tak mampu harus terlayani haknya sebagai warga Negara. Pada pertemuan itu, komisi I juga sepakat, mengusulkan di Badan Anggaran, agar dana untuk jaminan kesehatan warga miskin, dari  Rp 2 miliar ditambah, sampai  Rp 10 miliar. (*)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help