Berita Banjarmasin

Mengukur Kinerja Baznas Kalsel Lewat Indeks Zakat Nasional, Begini Formulasinya

Zakat yang dihimpun Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) bersumber dari dana publik. Sebab itu harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

Mengukur Kinerja Baznas Kalsel Lewat Indeks Zakat Nasional, Begini Formulasinya
banjarmasinpost.co.id/salmah
Mengukur Kinerja Baznas lewat Indeks Zakat Nasional di Sekretariat Baznas Kalsel Masjid Raya Sabilal Muhtadin. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Zakat yang dihimpun Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) bersumber dari dana publik. Sebab itu harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

Pertanggungjawaban itu di antaranya berupa laporan keuangan tentang pengumpulan dan penyaluran serta apa hasil atau dampaknya.

Hal di atas disampaikan Prof Dr H Asmaji Darmawi MM, Wakil Ketua IV Baznas Kalsel, di sela Rapat Pengukuran Dampak Penyaluran Zakat dan Uji Coba Implementasi Indeks Zakat Nasional, Senin (7/8).

"Sesuai penyampaian dari pihak perwakilan Baznas pusat tadi, bahwa untuk pelaporan juga mesti diukur kinerja Baznas menggunakan indeks zakat nasional. Dengan begitu bisa terlihat bagaimana kinerja setahun berjalan, apa saja yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki," terangnya.

Pihak Baznas Kalsel, lanjutnya, akan mencoba memformulasi hasil dengan memasukan program yang sudah dilakukan berbagai daerah berikut berbagai prestasi diraih.

Pada rapat di Sekretariat Baznas Kalsel, kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin, hadir pula pengurus Baznas kabupaten dan kota di Kalsel untuk sama-sama belajar.

Khairunnajah, Peneliti Junior dari Pusat Kajian Strategis Baznas pusat, menjelaskan, indeks zakat nasional itu berguna untuk melihat kinerja dan efisiensi Baznas.

"Secara nasional ada dua provinsi menjadi pilot project indeks zakat nasional, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat. Tahun ini sosialisasi ke seluruh provinsi. Harapannya tahun depan sudah bisa hitung sendiri indeksnya," paparnya.

Dicontohkan, NTB secara makro pelaksanaan zakat sudah bagus, ada dukungan gubernur, ada perda, standar dan prosedur jelas, begitupula laporan keuangan.

"Namun setekah diukur indeksnya, secara mikro belum berhasil, karena penyaluran zakat kepada mustahik belum memberikan dampak kesejahteraan. Mustahik belum jadi muzaki. Lantas bagaimana? Perlu dianalisa bagian mana yang perlu dimaksimalkan agar mustahik tidak terus-menerus jadi mustahik," bebernya. (*)

Penulis: Salmah
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved