BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Spirit

Saksi Kunci

Dari persidangan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dikutip Kompas 12/8/2017, Johannes diperkenalkan kepada pejabat Kemdagri

Saksi Kunci
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti membongkar kasus korupsi KTP elektronik yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pejabat pemerintah dan sejumlah anggota DPR. Panitia Khusus (Pansus) DPR juga belum berhenti mencari celah untuk mendapatkan pembenaran atas upayanya untuk menelikung KPK. Sampai-sampai save house diterjemahkan sebagai rumah sekap, padahal maksudnya rumah yang aman.

Sementara itu rakyat pun terus berburu informasi sekitar korupsi KTP elektronik. Ibarat perang masih ramai-ramainya, tapi tiba-tiba terbetik kabar seorang saksi kunci yang kini tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat, Johannes Marliem tewas dengan luka tembak. Dibunuh atau bunuh diri?

Proyek KTP elektronik menggunakan dana APBN yang nilainya sampai Rp 5,9 triliun. Ternyata Rp 2,3 triliun lainnya diduga telah dikorupsi, ada yang terlibat langsung ada yang tidak langsung. Dananya mengalir sampai jauh, sampai habis tapi pembuatan KTP nya belum selesai.

Johannes sedianya akan menjadi saksi dari para tersangka KTP elektronik yang akan diajukan ke pengadilan. Saat ini KPK telah menetapkan tersangka baru, Setya Novanto, Ketua DPR RI.

Dari persidangan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dikutip Kompas 12/8/2017, Johannes diperkenalkan kepada pejabat Kemdagri oleh Andi Agustinus atau Andi Narogong yang kini jadi tersangka. Setelah itu Johannes mulai dilibatkan dalam sejumlah pertemuan, salah satunya saat pembentukan Tim Fatmawati di salah satu rumah toko (ruko) di Jl Fatmawati, Jakarta Selatan.

Tim ini yang menyepakati adanya 3 konsursium untuk ikut lelang proyek termasuk konsursiumnya Johannes yang menyediakan produk Automated Finger Print Identification System. Konsursium Johannes memenangkan tender sesuai arahan panitia. Masih menurut Kompas, Johannes mendapat untung 14,8 juta dolar AS dan Rp 25,2 miliar.

Johannes juga disebut-sebut membiayai tim teknis KTP elektronik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengikuti kegiatan Bimetric Conference di AS pada 2012. Ia menjadi pengusaha sukses di AS dan menjadi salah satu donatur terbesar dalam pesta inagurasi kedua Presiden Barack Obama.

Johannes sebenarnya akan menjadi saksi kunci dalam kasus KTP elektronik ini. Namun KPK tidak merasa kesulitan meski Johannes meninggal karena saksi-saksi yang lain cukup menguatkan. Untuk tersangka Setya Novanto saja kini sudah diperiksa 42 saksi.

***

Dalam wawancara dengan Tempo pertengahan Juli 2017 melalui aplikasi video call sebagaimana dimuat dalam Tempo CO, Johannes pernah mengatakan bahwa ia merekam seluruh pembicaraan dengan semua orang yang terlibat dalam proyek KTP elektronik. Jadi ia memiliki bukti keterkaitan orang-orang dengan kasus tesebut. “Hitung saja empat tahun dikali berapa pertemuan. Ada puluhan jam rekaman sekitar 500 GB,” katanya. Ia bahkan menantang, “mau jerat siapa lagi? Saya punya.”

Kalau melihat peran Johannes tak diragukan lagi bahwa dialah salah satu pemain inti dalam proyek ini. Mungkin dia juga tahu sampai ke akar-akarnya sehingga wajar banyak orang berkepentingan terhadap dia, berkepentingan untuk mendapatkan informasi seperti KPK atau berkepentingan agar dia tidak membuka informasi. Jadi begitu pentingnya kedudukan dia.

Masalahnya, mengapa orang sepenting itu tidak mendapat perlindungan apalagi dia di luar negeri. Di dalam negeri saja harus dijaga, kalau perlu kerahkan tenaga keamanan. Kematian Johannes menimbulkan tanda tanya besar.

Informasi terakhir menyatakan dia bukan warga negara Indonesia lagi, sejak Oktober 2014 sudah beralih menjadi warga negara AS. Dia pintar juga, sebagai warga negara asing KPK tidak bisa memanggil seenaknya. Indonesia juga tidak bisa memaksa AS untuk melakukan penyelidikan atas kematiannya, meski hal itu akan dilakukan polisi di sana juga.

Dibunuh atau bunuh diri, sama-sama tidak bisa ditanyai lagi. Dibilang kecolongan KPK memang kecolongan, kini harus bisa membuktikan dengan saksi yang ada. Kalau berhasil KPK akan dipuji oleh rakyat tapi kalau gagal dia akan disambut dengan palu godam dari Pansus DPR: bubarkan KPK. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help