Krisis Air Bersih di Aluh Aluh

NEWS ANALYSISI Dosen FISIP ULM Fitriyadi: Persoalan Substansi, PDAM Harus Ada Solusi

Perusahaan daerah dalam hal ini PDAM Intan Banjar seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

NEWS ANALYSISI Dosen FISIP ULM Fitriyadi: Persoalan Substansi, PDAM Harus Ada Solusi

BANJARMASINPOST.CO.ID - TERKAIT layanan air bersih yang tak masuk ke Desa Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, itu merupakan permasalahan substansi. Perusahaan daerah dalam hal ini PDAM Intan Banjar seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena untuk melayani masyarakat di bidang air bersih itulah mereka didirikan. Perusahaan daerah dalam hal ini PDAM merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Kita tahu di dalam saham perusahaan terdapat saham dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Jika kawasan itu berada dalam tata kelola dan wilayah operasional PDAM Intan Banjar maka yang memegang saham adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru.

Memang, pengembangan infrastruktur akan memakan biaya besar, namun hal itu bisa dilakukan jika RKAP direncanakan dengan baik. Tata kelola keuangan diatur dengan baik, antara belanja pegawai, barang dan jasa.

Jika sudah ada keresahan warga akibat sulit mendapatkan air bersih, maka pemerintah dalam hal ini PDAM harus segera mengalokasikan dana untuk infrastruktur PDAM ke Handil Bujur.

Pemerintah pemegang saham bisa memanggil badan pengawas yang biasanya berasal dari pemerintah.

Dalam struktur perusahaan terdapat dewan atau badan pengawas dalam hal ini ada pemerintah pemegang saham, dan ada dewan direksi. Segala kebijakan dan kekurangan yang masih terjadi akan diawasi dan diberi saran oleh badan pengawas.

Sehingga pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal ini bisa memanggil badan pengawas atau dewan penasihat untuk mencari solusi dalam masalah pelayanan air bersih ini.

Sementara terkait pencemaran air sungai Basirih sehingga masyarakat tak lagi bisa mengonsumsi air sungai, seharusnya ada tanggung jawab sosial dan moral dari PDAM sebagai penyedia layanan air bersih. Terlebih jika hal itu sudah terjadi bertahun-tahun. Bagaimana mungkin keluhan warga berlarut-larut tanpa solusi.

Air bersih bukan sesuatu yang bisa menunggu, namun itu adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus bisa dipenuhi. Seharusnya pemerintah termasuk PDAM memiliki solusi jangka panjang dan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah ini. Bukan membiarkan masyarakat harus menunggu solusi air bersih tanpa ada kepastian.

Jika memang perusahaan kesulitan dalam hal budget infrastruktur pemasangan pipa dan sebagainya, maka dapat diajukan tambahan modal kerja kepada pemegang saham atau pemerintah tetapi harus berdasarkan laporan kunjungan perusahaan yang sudah diaudit. (rii)

Baca Lengkap di harian Banjarmasin Post Edisi Kamis (17/8/2017)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help