Ormas

PADA 1980-an di Semarang ada organisasi massa (ormas) mantan preman yang bernama Fajar Meningsing. Namanya mentereng,

Ormas
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

PADA 1980-an di Semarang ada organisasi massa (ormas) mantan preman yang bernama Fajar Meningsing. Namanya mentereng, mereka ingin menghirup kehidupan baru bagai fajar yang menyambut datangnya siang. Anggotanya para preman atau mantan narapidana yang ingin kembali ke jalan yang benar. Masyarakat menyambut dengan baik, pertanda keresahan akan berkurang. Tidak jarang pengurusnya tampil dalam berbagai seminar yang topiknya kriminalitas.

Syahdan awal 1980-an pemerintah menghabisi preman dengan cara penembakan misterius (petrus). Banyak yang kabur cari selamat, tak terkecuali anggota Fajar Menyingsing. Yang masih hidup bersembunyi atau menyamar, mereka kocar-kacir.

Waktu itu ormas masih sangat dibatasi, tak sembarangan mendirikan ormas, jumlahnya pun terbatas. Sekarang juga ada ormas yang mirip itu, yakni Asosiasi Mantan Narapidana yang diketuai mantan Menteri Perdagangan/Kepala Bulog Rahardi Ramelan.

Membuat ormas saat ini jauh lebih mudah. Tiga orang sudah bisa mendirikan ormas kecuali ormas berbadan hukum atau yayasan yang menuntut persyaratan khusus. Ormas bisa berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ketentuan pendirian ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas berbadan hukum dinyatakan sah jika sudah dapat pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintaan dan hak asasi manusia. Sedang yang tidak berbadan hukum dinyatakan sah jika sudah mendapatkan keterangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Dalam Negeri.

Jumlah ormas di Indonesia saat ini 254.633 (Okezone.Com 4 Desember 2016). Sebanyak 250.000 terdaftar di Kemenkum dan HAM, 287 di Kemendagri, 62 di Kementerian Luar Negeri, 2.477 di propinsi dan 1.807 di kabupaten. Sebagai perbandingan, jumlah desa di seluruh Indonesia 74.754, jadi kalau dibuat rata-rata di setiap desa ada sedikitnya 3 ormas.

Betapa susahnya mengawasi mereka. Desa-desa yang punya struktur jelas dengan perangkat pengawasan yang terorganisasi baik saja tidak semua bisa terawasi sehingga dana desa yang dikucurkan pemerintah banyak yang diselewengkan, apalagi organisasi tanpa aktivitas jelas. Kalau saja ormas-ormas itu semua igin ikut “mengawasi” dana desa, betapa puyengnya para kades.

Beberapa waktu yang lalu di Jakarta juga berdiri ormas yang bikin merinding. Namanya Bang Japar, kepanjangan dari Kebangkitan Jawara dan Pengacara. Nggak tahu dimana nyambungnya sehingga ada dua profesi yang menyatu dalam ormas, jawara dan pengacara. Jawara, menurut Kamus Besar Bahasan Indonesia, berarti pendekar, jagoan.Peresmiannya dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan. Mereka adalah para pengawal Anies saat pilkada DKI.

***

Di Indonesia banyak ormas yang bekerja baik tapi ada pula yang sepak terjang bahkan cita-citanya bertentangan dengan Pancasila. Untuk ormas seperti ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 untuk mengubah UU No 17/2013 tentang Ormas yang belum mengatur secara komprehensif tentang keormasan. Perppu itu menyebutkan bahwa pendirian ormas adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Ormas yang tidak sejalan dengan ini dibubarkan.

Perppu ini disambut baik banyak pihak termasuk Majlis Ulama Indonesia (MUI). Tapi ada pula yang menolak. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak dan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga menolak. Presiden Jokowi dituduh sebagai diktator.

Indonesia sudah berumur 72 tahun. Baru kali ini peringatan kemerdekaan diwarnai dengan suasana keberagaman, kebhinnekaan. Presiden, mantan-mantan presiden dan sekitar 15.000 undangan di Istana Merdeka, hampir semua mengenakan pakaian adat. Suasana yang sama juga terliat di seluruh negeri sampai ke pelosok. Pesan yang tersirat adalah bahwa kebinekaan itu modal kemerdekaan kita, jadi seharusnya sudah selesai 72 tahun lalu. Tapi mengapa belakangan terdegradasi. Intoleransi dan antikeberagaman terasa menonjol.

Saatnya menjaga kebhinnekaan menjadi keharusan bagi seluruh bangsa termasuk ormas yang bisa mengambil peran penting. Tak bisa lain pemerintah harus bersikap tegas, momentum yang ada sekarang harus digunakan untuk mengajak rakyat menjaga persatuan. Jangan sampai kalah dulu dari yang menginginkan sebaliknya. (*)

Editor: Dheny Irwan Saputra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved