MA Cabut 14 Aturan Taksi Online

Nyaman Jadi Driver Online, Annisa Resah Setelah MA Cabut 14 Aturan Taksi Daring

Annisa dihinggapi keresahan. Betapa tidak, legalitas pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online atau daring diragukan menyusul adanya putusan MA.

Nyaman Jadi Driver Online, Annisa Resah Setelah MA Cabut 14 Aturan Taksi Daring
Halaman 1 Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak Rabu (23/8/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Annisa dihinggapi keresahan. Betapa tidak, legalitas pekerjaannya sebagai pengemudi taksi online atau daring diragukan. Ini menyusul turunnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut 14 aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26/2017--yang selama ini menjadi payung hukum moda tranportasi berbasis aplikasi online.

Dalam putusannya yang dirilis, Selasa (22/8), MA menyatakan, pasal-pasal dalam Permenhub tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MA menegaskan, aturan itu bertentangan dengan sejumlah perundang-undangan.

“Bahwa penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi, sehingga secara bersama dapat menumbuhkembangkan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan,” demikian pertimbangan majelis hakim terdiri dari Supandi, Is Sudaryono, dan Hary Djatmiko.

Annisa, satu pengemudi (driver) taksi daring di Banjarmasin, mengaku telah mengetahui adanya perubahan peraturan tersebut. Dengan adanya perubahan itu dia merasa kasihan terhadap para pengemudi termasuk transportasi lainnya.

Padahal, menurut dia, usaha taksi daring cukup membantu para pengangguran, sehingga ada pekerjaan yang mereka lakoni. “Jujur saya menyayangkan adanya perubahan aturan tersebut,” kata wanita yang sudah enam bulan menjadi pengemudi taksi daring itu.

Sejauh ini Annisa mengaku tidak merasakan kesulitan dengan profesinya. Dia mengikuti aturan yang ada terutama menghindari tempat-tempat dilarangnya taksi daring. Dia juga tidak khawatir adanya ancaman meski saat ini jalan tanpa terikat peraturan pemerintah. “Selama ini saya merasa nyaman melaksanakan tugas sebagai pengemudi,” tuturnya.

Sebagai pengemudi, dia berharap pemerintah mempermudah segala hal tentang taksi daring. Ditambah lagi menurutnya banyak tindakan tidak bersahabat dari taksi konvensional terhadap transportasi online.

Keluarnya putusan MA itu disambut gembira Askulani, ketua Organda Kota Banjarmasin. Dia menilai pencabutan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 menandakan bahwa taksi daring sudah tidak punya landasan hukum.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help