Dugaan Suap di Kemenhub

Terungkap, Penyuap Serahkan ATM yang Sudah Diisi Uang Kepada Dirjen Hubla Saat Terjadi OTT KPK

Tersangka pemberi uang dalam hal ini Adiputra sengaja membukakan rekening dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif.  

Terungkap, Penyuap Serahkan ATM yang Sudah Diisi Uang Kepada Dirjen Hubla Saat Terjadi OTT KPK
Halaman 1 Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak Jumat (25/8/2017) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka suap. Dia diduga menerima suap dengan total sekitar Rp 20 miliar terkait pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas.

Yang menarik praktik suap temuan KPK ini terbilang modus baru. KPK menemukan di mana penyuap Adiputra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) memberikan uang dalam bentuk ATM.

“Ini modus relatif baru. Penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM,” ungkap Basarian Panjaitan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8).

Tersangka pemberi uang dalam hal ini Adiputra sengaja membukakan rekening dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif.  

KPK telah menyita empat kartu ATM dari penerbitan tiga bank berbeda saat menangkap tangan Dirjen Hubla. “KPK mengamankan sejumlah uang dan kartu ATM, empat ATM dari tiga bank penerbitan yang berbeda dalam penguasaan ATB,” tutur Basaria.

Selain itu, KPK menyita 33 tas dari penguasaan Antonius dengan total uang Rp 18,9 miliar. Serta ada uang di rekening Bank Mandiri dengan sisa saldo Rp 1,174 miliar. “Sehingga total yang ditemukan menjadi Rp 20,74 miliar,” ujar Basaria.

Akibat perbuatannya, Antonius disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Adiputra disangka sebagai tersangka pemberi dan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tribunnews/dtc)

Baca lebih lengkapi di Harian Banjarmasin Post Edisi Cetak Jumat (25/8/2017)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved