Hilangnya Nama SN

Apakah hilangnya nama Ketua DPR/Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto (SN) dalam putusan pengadilan

Hilangnya Nama SN
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

APAKAH hilangnya nama Ketua DPR/Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto (SN) dalam putusan pengadilan kasus korupsi KTP elektronik sekaligus juga akan menghilangkan jejak SN dalam lika-liku korupsi KTP-el tersebut?

Untuk diketahui dalam kasus ini KPK pertama kali mengajukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto ke pengadilan. Nilai proyek Rp 5,9 triliun, Rp 2,3 triliunnya diduga telah dikorupsi. Dana haram itu mengalir ke mana-mana.

Dalam dakwaannya penuntut umum mencantumkan nama SN bersama sejumlah nama lain sebagai pihak yang berperan dalam korupsi KTP-el. Mereka ini yang memuluskan terealisasinya proyek tersebut.

Korupsi ini juga memperkaya Mendagri (waktu itu) Gamawan Fauzi, Sekjen Depdagri Diah Anggraini, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, pengusaha yang bermukim di Amerika Serikat Johannes Marliem dan banyak lagi.

Tapi dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua John Halasan Butar Butar 20 Agustus 2017, nama SN tak disinggung. Memang ada yang disebut seperti anggota-anggota DPR Miryam Haryani (Hanura), Markus Nari dan Ade Komarudin (Golkar). Tapi peran mereka tidak sepenting SN.

Jadi yang membuat ramai bukan vonisnya, tapi hilangnya nama tadi. Kematian Johannes Marliem menambah sengkarut perkara ini, karena saksi ini memiliki rekaman percakapan proyek KTP-el lengkap. Ia pernah menantang siapa yang akan diperkarakan dia ada buktinya. Ia terlibat sejak masa persiapannya.

Komisi Yudisial, lembaga yang oleh undang undang diberi wewenang untuk mengawasi perilaku hakim juga bereaksi keras dan akan melakukan investigasi atas hilangnya nama SN.

Indonesia itu menganut sistem kebebasan hakim. Hakim itu wakil Tuhan dalam memberikan keadilan. Jadi untuk perkara yang sama putusan bisa beda sesuai rasa keadilan hakim. Di Malaysia atau Inggris, seperti juga negara-negara persemakmuran yang menganut sistem common law, hukum itu dibuat oleh hakim. Jadi putusan-putusan hakim terdahulu yang dianut. Di sini putusan yang sudah menjadi yurisprudensi pun boleh diabaikan.

Contoh kebebasan hakim yang lain adalah saat majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama dengan penjara 2 tahun dalam kasus penistaan agama. Hakim menolak semua keberatan atas keterangan para saksi ahli yang sebenarnya lebih tepat disebut saksi fakta. Dia juga menyebut nama Buni Yani yang dianggap sebagai penyulut kasus lewat unggahan pidato Ahok di media sosial, yang sudah diubah sebelumnya, sebagai tidak bersalah, padahal Buni Yani baru akan diajukan ke pengadilan setelah Ahok. Kubu Buni Yani pun bersorak.

***

Kebebasan hakim juga dimiliki oleh hakim praperadilan dalam memutus perkara. Salah satu contoh ketika hakim praperadilan PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutus gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Saat itu penetapan tersangka tidak masuk sebagai obyek praperadilan sehingga tidak bisa diajukan gugatan. Tapi dengan keyakinan yang penuh hakim Sarpin memenangkan gugatan Komjen BG, sehingga penetapannya sebagai tersangka oleh KPK gugur.

Putusan itu menimbulkan pro kontra, sebab jika mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 77 a, permohonan itu harus ditolak.

Kebetulan hampir bersamaan di Mahkamah Konstitusi juga ada uji materi yang diajukan oleh dua pihak. Pertama memohon agar penetapan tersangka dimasukkan menjadi obyek praperadilan, yang kedua memohon sebaliknya, yaitu tidak masuk obyek praperadilan. MK mengabulkan pemohon uji materi yang menghendaki dimasukkannya penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. Pro kontra putusan Sarpin Rizaldi pun berhenti karena MK telah memberi payung hukum.

Bersamaan pula dengan sidang permohonan BG juga ada gugatan yang sama di pengadilan yang lain. Tapi semua ditolak hakim karena saat itu penetapan tersangka bukan obyek praperadilan.

Itulah contoh kebebasan hakim di Indonesia. Ada lembaga banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK) yang bisa megoreksi putusan pengadilan dibawahnya. Tapi memang bukan jaminan, sebab banyak putusan yang juga menimbulkan tanda tanya. Mungkin karena ukuran rasa keadilan itu berbeda-beda. Karena itu tak usah heran dengan hilangnya nama SN. Asal kebebasan hakim digunakan sebaik-baiknya, tak ada yang perlu diragukan. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved