Berita Banjarmasin

NEWSVIDEO: Sopir Taksi Konvensional Sambangi DPRD Kalsel, Keluhkan Operasional Taksi Online

Perwakilan supir dari 438 unit taksi konvensional menyambangi DPRD Kalsel mengadukan nasib mereka karena semakin menurunnya pendapatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perwakilan supir dari 438 unit taksi konvensional menyambangi DPRD Kalsel mengadukan nasib mereka karena semakin menurunnya pendapatan para supir sejak keberadaan taksi online yang mulai marak beroperasi di Banjarmasin.

Apalagi menurunnya pendapatan para supir ini sangat terasa dalam 4 bulan terakhir,oleh karena itu perkumpulan para supir taksi terdiri dari Banjar taksi 122 unit, borneo idaman taksi 122 unit, kojatas 114 unit, arya idaman taksi 10 unit, banua taksi 10 unit, permata taksi 10 unit dan arya pospita 50 unit.

"Kami menyambangi kedung DPRD Kalsel ini guna menyampaikan aspirasi,sejak empat bulan terakhir pendapatan para supir menurun drastis," ujar Ahmad Kusasi perwakilan supir dari banua taksi, Senin (28/8/2017).

Kata Kusasi, saat ini para supir selalu nombok dari hasil pemasukan, jika begini terus tentu saja merasa keberatan atas keberadaan taksi online ini. Kami berharap pemerintah daerah bisa menutup taksi online ini, apalagi para supirnya hanya bekerja sebagai sampingan penghasilan semata, sebaliknya bagi para supir taksi konvensional ini pekerjaan ini sebagai mata pencaharian utama.

"Kami berharap pemerintah bisa menutup keberadaan taksi online ini,sebab sangat merugikan sekali," ujar Kusasi.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi setelah menerimakan keluhan dari para supir taksi konvensional menjelaskan bahwa pertemuan dengan supir taksi konvensional, meminta agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor dicabut.

"Iya saya bilang, kalau mencabut batas kewenangan, DPRD tidak bisa karena platformnya itu ada di kominfo, bukan di DPRD Kalsel. Namun infonya ada di Balikpapan itu ada bisa tidak menerapkan itu. Ya terus saya jawab coba dicek dasar hukumnyaseperti apa. Kalau memang bisa ya Kalsel juga ikut saja," kata Riswandi. (Banjarmasin Post/Nurholis Huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help