Banjarmasin Post edisi cetak

Pemda di Kalsel Telat Larang PNS Gunakan Gas 3 Kg

ADANYA edaran larangan penggunakan elpiji tiga kilogram oleh aparatur sipil negara (ASN) harus dikritisi. Sebab saat ini edaran itu sebatas edaran

Pemda di Kalsel Telat Larang PNS Gunakan Gas 3 Kg

News Analysis
SETIA BUDHI
Dosen FISIP ULM

ADANYA edaran larangan penggunakan elpiji tiga kilogram oleh aparatur sipil negara (ASN) harus dikritisi. Sebab saat ini edaran itu sebatas edaran biasa, tidak ditindak lanjuti dengan langkah konkrit di lapangan serta pengawasannya. Hemat saya, kalau tujuannya agar tepat sasaran, harus dibenahi sistem distribusinya.

Selain itu harus lihat apakah pegawai pemerintah dapat digolongkan menengah ke atas. Karena ada juga yang golongannya rendah seperti pegawai golongan satu dan honorer.

Tapi siapapun dia, kalau elpiji tiga kilogram dibatasi hanya untuk yang masyarakat kurang mampu, solusi yang paling pas adalah membenahi aspek penyalurannya. Lebih baik mengatur penyaluran daripada mengeluarkan edaran yang tak disertai pengawasan.

Siapa yang berwenang? Tentunya lembaga, dinas atau instansi yang diberikan kewenangan untuk penyalurannya.

Solusi yang pas yakni dengan sistem kartu. Daerah lain sudah mulai menggunakan sistem kartu. Hanya di Kalsel yang tidak. Kalsel boleh kita katakan lambat menerapkan sistem kartu untuk pembelian elpiji tiga kilogram.

Tapi perlu diingat, pihak berwenang apakah itu Pertamina atau dinas terkait harus menelaah dulu penghasilan berapa yang boleh dapat kartu elpiji tiga kilogram. Mungkin bisa pula digabung dengan kartu jaminan miskin. Tapi ya itu tadi harus dicari formulasi dulu kategori keluarga yang bisa membeli tabung elpiji tiga kilogram. (lis)

Berita ditayangkan koran BANJARMASIN POST hari ini, Minggu (3/9/2017)

Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved