Berita Nasional

Pendaftaran Online CPNS Kementerian dan Lembaga, Provinsi Dimulai, Ini Situs Resmi Pemerintah

Kalimantan Utara adalah provinsi baru terbentuk beberapa waktu lalu dan menjadi daerah pemekaran setingkat provinsi yang ke-34.

Pendaftaran Online CPNS Kementerian dan Lembaga, Provinsi Dimulai, Ini Situs Resmi Pemerintah
Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah pengumuman peserta yang lolos mengikuti tes di Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung (MA), Selasa (5/9/2017), Pemerintah RI kembali membuka Penerimaan CPNS di 60 K/L dan Pemprov Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara adalah provinsi baru terbentuk beberapa waktu lalu dan menjadi daerah pemekaran setingkat provinsi yang ke-34.

Pemerintah di provinsi ini membutuhkan 500 CPNS.

Melalui siaran pers Badan Kepegawaian Negara RI, Selasa malam, pemerintah membuka lowongan batch II sebanyak 17.928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.

Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id.

Website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, panselnasmenpancpns.com, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.

Melalui siaran pers ini disampaikan kepada publik bahwa pendaftaran online penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 6 September 2017 melalui sscn.bkn.go.id dan https://t.co/r2ZqLHFMgc.

Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut.

Dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi.

Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini.

Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di batch I.

Selengkapnya informasi K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:

Kementerian

1. Kementerian Keuangan, 2.880
2. Kementerian ESDM, 65
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329
6. Kementerian Perindustrian, 380
7. Kementerian PUPR, 1.000
8. Kementerian Pariwisata, 40
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610
10. Kementerian LHK, 700
11. Kementerian Perhubungan, 400
12. Kementerian Luar Negeri, 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91
14. Kementerian Kesehatan, 1.000
15. Kementerian Pertanian, 475
16. Kementerian Sosial, 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
19. Kementerian PANRB, 91
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
21. Kementerian Sekretariat Negara, 178
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40
23. Kementerian Agama, 1.000
24. Kementerian Perdagangan, 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27
26. Kementerian Bidang Polhukam, 25
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25
28. Kementerian BUMN, 25
29. Kementerian KUKM, 25
30. Kementerian Pertahanan, 50

LEMBAGA

31. Kejaksaan Agung, 1.000
32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98
34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60
35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175
37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10
38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90
39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87
40. Komisi Yudisial (KY), 33
41. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275
42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60
43. Badan SAR Nasional, 160
44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 300
45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225
46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182
47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99
48. Badan Ekonomi Kreatif, 93
49. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110
50. Badan Intelijen Negara (BIN), 199
51. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212
52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157
53. Setjen DPR, 85
54. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67
55. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299
56. Mahkamah Kontitusi (MK), 70
57. Kepolisian Republik Indonesia, 200
58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25
59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53
60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26

PROVINSI
61. Kalimantan Utara, 500

Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar:

(1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan

(2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.

Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita.

Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas.

Jakarta, 5 September 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Badan Kepegawaian Negara (BKN),
ttd
Mohammad Ridwan

Informasi ini juga dapat diperoleh akun Twitter resmi BKN yakni @BKNgoid.

Inilah dua akun media sosial resmi yang dimiliki BKN RI.

Tanggapan netizen

Tidak seragamnya penerimaan CPNS Kemenkumham dan MA dengan kementerian dan lembaga lainnya, disoroti netizen.

Di akun Facebook BKN yang membagikan pengumuman CPN kementerian dan lembaga, netizen bertanya-tanya jadwal penerimaan yang tidak serentak.

Banyak di antara mereka yang khawatir, setelah mendaftar di Kemenkumham dan MA tidak dapat melamar lagi.

Padahal, menurut BKN peserta yang tidak lolos administrasi di Kemenkumham dan MA dapat melamar di satu instansi lain lagi.

Ema Tri Wahana Parah ini. Kenapa gk serentak pengumumannya walaupun pendaftarannya berbeda? Kalau gini kan gk semua akan apply buat kemenkumham, mereka pasti menahan diri buat daftar di formasi K/L provinsi yg lain. Masalahnya kalau lulus seleksi admin. Gk bs daftar lagi di formasi lainnya.

Ahmad Rodya Amali Kayanya mesti dipikirkan lagi itu peraturan pemilihan hanya 1 instansi/lembaga/kementrian saja , diberlakukan untuk per batch saja atau sekaligus untuk kedua batch.
Kalau disekaliguskan untuk kedua batch, bisa dipastikan banyak potensi2 yg terbuang di batch 1, sementara di batch 2 kemungkinan hanya tersisa (maaf) ampas saja padahal pilihan dan jumlah formasinya lebih banyak.
Maaf kalau ada kata yg salah dan kurang berkenan, cuman menyampaikan pendapat dari seorang pns biasa. Semoga rekrutmen tahun ini menghasilkan aparatur2 yg lebih baik lagi. Terima kasih

Hafiidh Adhi Atma Penyelenggaraan penerimaan cpns untuk se indonesia bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan selain memakan waktu dan ketelitian . di tambah dengan animo masyrakat yang sangat antusias membuat pendaftaran cpns menjadi sangat menantang bagi pani...

Boby Franda Putra Saya benar-benar kecewa . Pengunguman ini terlalu lambat. Saya sudah terlanjur menggunakan ijazah SMA di kemenkumham. Padahal saya S1 . Dan kementrian yang sangat saya minati dan ada jurusan s1 saya ternyata buka lowongan cpns. Klo begini saya mau bagaimana? Berharap tidak lulus admnistrasi? Nampaknya saya lulus karna admnistrasi saya semuanya memenuhi syarat. Seharus pemerintah membuat kebijakan bisa daftar setelah CAT selesai. Atau membuka CPNS di waktu setelah kemenkumham ini. Karna kami sangat dirugikan padahal ada 60 kementrian yang buka lowongan cpns. Tolong dengar suara saya. (*)

Berita ini telah ditayangkan di BangkaPos.com berjudul: Hari Ini Mulai Pendaftaran Online CPNS Kementerian dan Lembaga, di Sini Situs Resmi Pemerintah

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved