BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Buta Tuli sang Pengadil

Ini bukan persoalan dua hakim Bengkulu saja. Ini permasalahan aparat penegak hukum di seluruh Indonesia baik itu di kehakiman

Buta Tuli sang Pengadil
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

HAKIM itu adalah profesi yang sangat mulia. Sedemikian mulianya hingga ada yang menyebut hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Sebagai ganjarannya, satu kakinya telah berada di surga. Namun ternyata itu bukan perkara mudah. Soalnya satu kakinya lagi berada di neraka. Sekali saja salah melangkah, hakim masuk neraka.
Di dunia, jika salah melangkah bisa masuk penjara. Itulah yang kini dirasakan dua hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Mereka bersama seorang panitera terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (6/9) petang.

Sepertinya mereka buta tuli terhadap apa yang terjadi dengan Patrialis Akbar. Sehari sebelumnya, ramai diberitakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta selama delapan tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap.

Keduanya juga tidak belajar dari penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lily Martiani Maddari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Juni 2017. Demikian pula terhadap penangkapan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, dua pekan sebelumnya.

Ini bukan persoalan dua hakim Bengkulu saja. Ini permasalahan aparat penegak hukum di seluruh Indonesia baik itu di kehakiman, kejaksaan hingga kepolisian.

Seharusnya penegak hukum termasuk di daerah sadar mereka diintai oleh KPK. Perlu kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Bukan kehati-hatian dalam korupsi.

Terlebih pendapatan aparat hukum sudah di atas rata-rata. Untuk hakim pemula saja bisa mengantongi Rp 12 juta per bulan. Jadi tak ada alasan untuk menerima suap apalagi melakukan pemerasan.

Ini lebih pada persoalan mental dan sistem, mulai dari perekrutan hingga pengawasan. Jamak terdengar praktik suap dan uang pelicin dalam perekrutan, penempatan dan jabatan. Uangnya dari mana? Tentu saja dari masyarakat yang beperkara.

Tak terdengar ada upaya dari Mahkamah Agung (MA) secara maksimal melakukan perbaikan. Selama ini yang terdengar hanya pembinaan dan pembinaan. Perlu ada upaya yang lebih keras dan sistematis guna mencegah para hakim melakukan korupsi.

Bahkan bila perlu MA melakukan OTT terhadap hakimnya yang nakal. Demikian pula dengan Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Rasanya akan lebih terhormat bila ditangkap sendiri, daripada ditangkap orang lain.

Apalagi aparat hukum itu tak mengenal siapa. Makanya hakim itu digambarkan sebagai perempuan yang memegang timbangan keadilan dan pedang dalam kondisi menutup mata namun tetap mendengar. Maksudnya adalah hukum itu penuh perasaan, keadilan dan tegas dalam menjatuhkan hukuman tanpa memandang siapa apalagi uang.

Kendati demikian, dia tidak menutup telinganya untuk mendengar. Jadi hakim itu tidak menutup mata dan telinganya. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help