Berita Banjarmasin

Balai Besar POM di Banjarmasin Gelar Bimbingan Teknis CDOB

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BBPOM) menggelar bimbingan teknis cara distribusi obat yang baik (CDOB)

Balai Besar POM di Banjarmasin Gelar Bimbingan Teknis CDOB
banjarmasinpost.co.id/Irfani Rahman
Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai nara sumber bimbingan teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BBPOM) menggelar bimbingan teknis cara distribusi obat yang baik (CDOB) kepada stakeholder dan diklat petugas pengawas sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) .

Acara ini sendiri dilakukan pada 12 - 14 September di Hotel Mercure Banjarmasin. Para peserta acara ini sendiri dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel serta dinas kesehatan kabupaten kota .

Hadir dalam narasumber salah satunya Kepala Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapetik dan PKRT dari Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT POM RI, Priharika Septyowati S.Si,APT

Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, Drs Sapari APT MKes, mengungkapkan kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu implementasi dari instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam Inpres tersebut sudah dijelaskan tugas dan fungsi dari 12 kementerian/lembaga/pemerintah salah satunya adalah Kementerian Kesehatan, sehingga dapat besinergi untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Badan POM dalam hal ini Balai Besar/Balai POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya belum mempunyai tenaga pengawas di tingkat kabupaten kota, hanya ada di tingkat provinsi, sedangkan cakupan pengawasan meliputi seluruh wilayah kabupaten kota . Untuk itu diperlukan kerjasama dengan instansi terlkait yang berada di tingkat kabupaten kota.

"Kegiatan pelatihan ini juga merupakan implementasi dari surat edaran Kepala Badan POM RI terkait refocusing pengawasan saeana distribusi /pelayanan kefarmasan. Dimana focus pengawasan sarana lebih ditekankan kepada sarana distribusi/pelayanan kefarmasian milik pemerintah," papar Sapari. (*)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help