Jaksa Keberatan Yusril Jadi Saksi Buni Yani, Ini Alasannya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) keberatan atas kehadiran Yusril Ihza Mahendra dalam sidang ke-13 kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani yang dig

Jaksa Keberatan Yusril Jadi Saksi Buni Yani, Ini Alasannya
KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI
Yusril Ihza Mahendra saat hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus Buni Yani di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Pemerintah Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (12/9/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) keberatan atas kehadiran Yusril Ihza Mahendra dalam sidang ke-13 kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani yang digelar di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Pemerintah Kota Bandung, Selasa (12/9/2017).

Ketua tim JPU, Andi M Taufik mengatakan, kehadiran Yusril yang dikenal sebagai pakar tata negara tak relevan dengan pasal pelanggaran ITE yang didakwakan kepada Buni Yani.

"Saya keberatan yang mulia, kami selaku jaksa penuntut umum keberatan hadirnya saksi ahli (Yusril). Dengan alasan, ITE dengan konstitusi tidak ada relevansinya. Kami harap untuk saksi ahli (Yusril) tidak bisa diminta keterangannya," ucap Andi.

Keberatan jaksa langsung diklarifikasi oleh ketua penasihat hukum Buni Yani, Aldwin Rahardian. Aldwin mengatakan, Yusril dihadirkan di persidangan dalam kapasitasnya sebagai ahli teori dan filsafat hukum, bukan sebagai pakar hukum tata negara.

"Saya klarifikasi majelis hakim, beliau hadir sebagai ahli teori hukum berkaitan dengan Pasal 28 dan Pasal 32 karena terkait teori hukum. Jadi Prof Yusril ini dikenal sebagai ahli konstitusi itu hal lain. Ini kan teori hukum, filsafat hukum, tentu nanti bisa dieksplorasi asbabun nuzul pasal-pasal ini," tutur Aldwin.

Menanggapi hal itu, Majelis Hakim M Saptono mengaku akan mencatat keberatan tim jaksa ke dalam catatan persidangan. "Keberatan anda akan kami catat," kata Saptono.

Sementara Yusril ahli menegaskan kehadirannya di persidangan dalam posisi netral.

"Saya hadir di sini sebagai ahli dalam posisi netral, objektif, dan memberikan keterangan di bawah sumpah," ucap Yusril.

Ia pun meminta agar kehadirannya dalam kasus Buni Yani jangan dianggap memberikan sikap keberpihakan baik terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) ataupun penasihat hukum.

"Jangan dianggap orang memberikan keterangan ahli itu kalau didatangkan oleh penasihat hukum itu memihak penasehat hukum, kalau didatangkan oleh jaksa memihak jaksa, tidak begitu," katanya.

Dia berpendapat, ahli dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan persepktif lain yang bisa membantu majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara.

"Ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan atau menerangkan sesuatu yang memunculkan kejelasan. Sehingga memungkinkan majelis hakim untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya sehingga dapat diperoleh rasa keadilan baik oleh terdakwa maupun masyarakat," jelasnya. (KOMPAS.com)

Editor: Ernawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved