BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Pelajaran dari Kematian Debora

Tragis memang, hanya karena tidak cukup membayar uang muka, Debora tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik.

Pelajaran dari Kematian Debora
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

PROSES kematian bayi Debora harus menjadi pelajaran kita bersama, khusus para perawat, dokter dan pengelola atau pemilik rumah sakit. Bahwa, uang bukan menjadi hal yang utama dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi dari rumah sakit di antaranya penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

Kalau hal di atas menyatu dalam batin para perawat, dokter dan pengelola atau pemilik rumah sakit tentu pasangan Henny Silalahi dan Rudianto tidak akan kehilangan untuk selama-lamanya buah hati mereka yang baru berusia empat bulan, Tiara Debora.

Tragis memang, hanya karena tidak cukup membayar uang muka, Debora tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nilai uangnya pun tidak seberapa, cuma Rp 19.800.000. Uang itu untuk mendapatkan pelayanan PICU (Pediatric Intensive Care Unit).

Sejatinya rumah sakit mendahulukan penanganan terhadap Debora, yang sudah termasuk pasien gawat darurat, tanpa menarik uang muka terlebih dahulu. Toh, uang senilai itu mudah saja dicari. Beda dengan nyawa, nilainya tidak terhingga.

Ke depannya, apa yang terjadi pada Debora kita harapkan tidak terjadi lagi. Harapan ini tidak hanya ditujukan kepada perawat, dokter dan pemilik atau pengelola rumah sakit tapi juga kepada pemerintah dan wakil rakyat. Eksekutif dan legislatif harus memprioritaskan (memperbesar) anggaran untuk pengobatan gratis bagi warga miskin melalui Jamkesda dan Jamkesprov.

Apa yang terjadi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seharusnya tidak terjadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjar dihadapkan pada persoalan terbatasnya anggaran. Pengeluaran untuk pengobatan warga miskin membengkak melebihi anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD 2017. Bahkan Dinkes Banjar saat ini menanggung utang Rp 4 miliar kepada RSUD Ratu Zalecha, RS Ansari Saleh Banjarmasin dan RSUD Ulin Banjarmasin.

Kita sangat tidak setuju kalau terbatasnya anggaran itu diselesaikan dengan rencana menambah persyaratan bagi warga miskin yang bermaksud mendapatkan pengobatan gratis.Warga miskin yang ingin mendapatkan pengobatan gratis cukup memperlihatkan KTP, KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa yang telah disahkan camat dan diverifikasi dinas sosial. Tidak perlu melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek dan Babinsa Koramil untuk mengesahkan SKTM tersebut.

Kalau ada orang kaya atau mampu mengaku miskin agar mendapatkan pengobatan gratis, itu urusan lain. Kalau pun ingin menindaknya, dinas kesehatan bisa berkerja sama dengan Polri atau TNI untuk menyelidiki dan menangkapnya.

Bagaimana pun juga, rumah sakit harus mengutamakan fungsi sosialnya. Begitu dengan eksekutif dan legislatif, harus memperbesar anggaran untuk kesehatan masyarakat. Kematian Debora harus menjadi pelajaran kita bersama. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help