BanjarmasinPost/

Komisi III DPR RI Kumpulkan Akademisi Bidang Hukum Banua, Ada Apa Ya?

"Kawan-kawan KPK cenderung pertahankan standar, agar pemberantasan korupsi semakin cepat," paparnya.

Komisi III DPR RI Kumpulkan Akademisi Bidang Hukum Banua, Ada Apa Ya?
Banjarmasinpost.co.id/Irfani Rahman
Rapat anggota Komisi III DPR RI dan kalangan akademisi, Polda Kalsel, Kejati Kalsel, dan Pengadilan Tinggi Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rombongan anggota Komisi III DPR RI dipimpin H Desmod J Mahesa melakukan kunjungan spesifik di Polda Kalsel Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 Bidang Hukum, HAM dan Keamanan, Kamis (14/9/2017).

Dalam rapat ini, selain dihadiri jajaran Polda Kalsel yang dipimpin Kapolda Brigjen Rachmat Mulyana, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Abdul Muni, perwakilan Pengadilan Tinggi Kalsel serta kalangan akademisi baik dari Unlam, Uniska, dan lainnya.

Pada rapat ini, para wakil rakyat meminta masukan kepada pihak akademisi dari beberapa universitas di di Banjarmasin berkenaan penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan lainnya. Terlihat menemani Desmon antara lain politisi asal Banua, Habib Aboe Bakar Al Habsy, Bambang Heri.

Satu akademisi dari ULM, M Effendi pada kesempatan ini mengungkapkan, standar korupsi yang ditekankan oleh KPK adalah standar internasional dimana jika dilidik oleh lembaga ini pastinya akan terbukti. Sehingga dalam hal ini tak ada SP3.

"Kawan-kawan KPK cenderung pertahankan standar, agar pemberantasan korupsi semakin cepat," paparnya.

Dia berharap, nantinya pihak terkait bisa mengevaluasi proyek-proyek bermasalah secara hukum . Pasalnya banyak proyek-proyek yang dibiayai APBN ketika bermasalah maka terbengkalai.

Menurutnya, kalau pelaku yang bermasalah, dia bisa diproses hukum. Namun, dia berharap proyeknya bisa diteruskan.

Sementara, praktisi hukum lainnya, M Syaifudin mengatakan, dia melihat selama 15 tahun pemberantasan korupsi, persepsi hukum dari pengamatan dirinya kebanyakan adalah orientasi hukum pidana untuk pengendalian korupsi, kebanyakan adalah penindakan.

"Seluruh energi kita untuk penindakan, seolah-olah keberhasilan dilihat berapa perkara bisa dituntaskan," paparnya seraya mengatakan sebenarnya pencegahan juga sangat penting.

Ketua rombongan Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa mengatakan, pihaknya turun ke daerah ini untuk mendengar masukan dari berbagai pihak di daerah baik pihak akademisi dalam hal ini universitas yang ada seperti ULM, Uniska, STIHSA.

Menurutnya, apa yang mereka harapkan dari rapat ini adalah mereka tengah persiapkan seminar dalam rangka evaluasi 15 tahun di bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adanya Undang- Undang Tipikor yang hari ini dianggap tak mendorong Tipikor dan UU Tipikor mana yang harus diperbaiki.

Kemudian kedua mereka minta masukan bagaimana penerapan tindakan-tindakan kepolisian dan kejaksaan dalam bidang Tipikor.

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help