Berita Banjarmasin

Inilah 10 Raperda yang Akan Digenjot DPRD Kalsel Hingga Akhir Tahun

Badan Perencanaan Peraturan Daerah (BP Perda), DPRD Provinsi Kalsel di sisa tahun anggaran 2017 ini akan membahas 10 raperda lagi

Inilah 10 Raperda yang Akan Digenjot DPRD Kalsel Hingga Akhir Tahun
Istimewa
HM Rosehan NB menghadiri upacara HUT ke-72 Proklamasi di Istana. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Perencanaan Peraturan Daerah (BP Perda), DPRD Provinsi Kalsel di sisa tahun anggaran 2017 ini akan membahas 10 raperda lagi.

10 raperda itu semuanya usulan dari eksekutif.

Ketua BP Perda DPRD Kalsel, H Rosehan NB SH, menjelaskan bahwa setelah dievaluasi dan dipertimbangkan bahwa mengerucut ke 10 raperda yang akan dibahas.

"Awalnya ada 13 dari eksekutif, dan satu reperda dari legislatif. Tapi ternyata ada lagi surat masuk jadi totalnya ada 18 raperda."

"Tapi mengingat waktu dan kesanggupan pihak pelaksana, bersepakat ditotalkan ada 11 raperda, namun dari dievaluasi lagi sisa 10 raperda," papar politisi PDIP ini.

Mantan wakil gubernur Kalsel ini, menjelaskan dari 10 yang disaring itu nanti 'dipres' lagi pada finalnya pada Jumat yang akan datang.

"Selama tidak ada berkas atau bahan-bahan yang didiskusikan atau diagendakan, termasuk penganggaran di APBD perubahan, kalau ternyata
tidak ada terpaksa akan kita batalkan," kata Rosehan.

Pihaknya akan memaksimalkan dalam waktu tiga bulan mudah mudahan pihak dewan bisa merealisasikannya." Target realissinya ada
sekitar 9 raperda yang akan kita garap. Ya
Kita buka bukaan saja supaya jangan sampai nanti berakhir masa tahun
anggaran 2017 ternyata raperda ada menghutang," kata Rosehan.

Jadi mending di evaluasi sekarang untuk melengkapi bahan-bahan di
koordinasikan bersaa sama baik dari pihak legislatif maupun eksekutif. Supaya kedepannya lebih realistis, sambung Rosehan

Kondisi saat ini, kata Rosehan ada yang hanya menyampaikan judul, ada yang bersemangat tapi tidak disediakan.
"Tapi kita juga menyadari mungkin itu karena adanya pergantian kadis waktu itu, ada juga yang kita batasi karena kemampuan pelaksanaan pembuatan ini sangat padat baik
dari pembentukan pansus nya maupun keseriusan penanganan yang lain lain juga," kata dia.

Ditengara sepuluh raperda itu yakni mulai dari rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Prov Kalsel hingga revolusi hijau kelautan. (lihat tabel untuk sepuluh perda)

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Kalsel, Fydayyen menjelaskan bahwa pihaknya di biro hukum terkait persoalan pengusulan raperda ini adalah fasilitator. "Semua adalah berkait dengan kesiapan. Dan kesiapan itu yang menggodoknya adalah SKPD terkait pengusul. Kita fasilitator saja," kata dia.

Inilah 10 Raperda itu:

1. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Kalsel.
2. Rencana pembangunan industri provinsi di Kalsel.
3. Pengusahaan air tanah.
4. APBD tahun anggaran 2018.
5. Perubahan ketiga atas peraturan daerah no 6 tahun 2012 tentang teribusi jasa usaha.
6. Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseoan terbatas asuransi bangun Askrida.
7. Pembentukan perusahaan hulu migas.
8. Ambang Barito Persada.
9. Pencabutan perda no 1 tahun 2009 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah kepada PT meratus Jaya Iron Steel.
10. Revolusi hijau kelautan.

Sumber: BP perda DPRD Prov Kalsel.

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help