BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

OTT, Kegaduhan dan Harga Diri

Jadi, sekali lagi, OTT adalah sebuah sistem penegakan hukum mujarab KPK yang dipercaya publik terlepas dari berbagai belitan kepentingan.

OPERASI tangkap tangan (OTT)! Demikian nama operasi rahasia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah fenomena baru dalam penegakan hukum (korupsi) di negeri ini. Dan, suka tidak suka, OTT yang dilakukan oleh KPK seolah menjadi momok, kecemburuan, dan ketidaksukaan banyak pihak.

Penerapan OTT KPK seolah menyiratkan bahwa negeri yang kita cintai ini masih ‘darurat korupsi’. Kita bisa tengok, hanya dalam tiga hari, KPK melakukan OTT di tiga tempat berbeda. Satu di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, satu lainnya di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan satu lagi di Kota Batu, Jawa Timur.

Dan, seperti diketahui, sejumlah pejabat publik –kepala daerah, anggota dewan, dan pengusaha – di tiga tempat itu pun ‘diboyong’ KPK ke sel tahanan, berikut penyitaan terhadap barang bukti berupa uang yang diduga merupakan suap atau gratifikasi.

Tidak salah memang kalau banyak pihak kemudian menyebut negeri ini disebut masih ‘darurat korupsi’. Meski OTT menjadi cara ampuh meredam praktik korupsi, faktanya di luar sana masih banyak pejabat publik di negeri ini yang nekat ‘menjual diri’ demi memenuhi nafsu serakah.

OTT adalah sebuah fakta dimana pratik jahat (koruptif) transaksional masih ada di banyak lembaga di negeri ini. Suka tidak suka, OTT memang menjadi sebuah kegaduhan yang sulit untuk dihindari. Karena memang OTT adalah operasi kejut membongkar sebuah permufakatan jahat yang dilakukan mereka yang selama ini secara sosial terpandang di masyarakat.

Publik tidak bisa menerima cibiran Jaksa Agung yang menilai kalau OTT KPK itu hanya menciptakan kegaduhan dalam perspektif penegakan hukum. Kalau ukurannya kegaduhan atau ingar-bingar semata, tentu alasannya jelas sangat mengada-ada. Asal tahu saja, OTT sendiri sudah diatur dalam KUHAP, dan KPK sebagai lembaga penegak hukum mematuhi aturan main dalam peraturan perundang-undangan.

Secara psikologis, OTT adalah ‘hukuman sosial’ yang secara langsung harus diterima oleh pelaku kejahatan koruptif. Persoalan apakah benar tidaknya pelaku melakukan kejahatan sesuai hasil OTT, ada ranah hukum lainnya yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkeberatan.

Kalau boleh jujur, apa yang dikatakan Jaksa Agung AM Prasetyo bahwa OTT hanya membuat gaduh, dan tidak mampu menaikkan angka indeks persepsi korupsi di Indonesia, itu tidak lebih dari kecemburuan kejaksaaan atas prestasi KPK. Apalagi, jaksa agung membanding-bandingkan cara kerja KPK di negeri ini dengan KPK di negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Terlepas dari ketidaksukaan banyak pihak terhadap KPK, namun apa yang selama ini yang telah diperbuat lembaga antirasuah itu, memberi warna baru dalam penegakan hukum di Tanah Air.

Jadi, sekali lagi, OTT adalah sebuah sistem penegakan hukum mujarab KPK yang dipercaya publik terlepas dari berbagai belitan kepentingan.

Kita semua tahu, KPK tidak pernah menyoal besaran uang yang ditransaksionalkan, tapi bagaimana sebenarnya tanggung jawab pengampu kekuasaan atau kebijakan mengimplementasikan perannya sebagai pejabat publik. Apakah sumpah jabatan sebuah simbolisme semata, tanpa berakibat tanggung jawab moral. Ini sebenarnya yang harus menjadi perenungan mereka yang diberi kewenangan atas jabatan dipercayakan kepadanya. Sangat konyol rasanya menjual murah harga diri hanya untuk sebuah lembaran rupiah. Apalagi, nilainya tidak seberapa! (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help