BanjarmasinPost/

Berita Tanahlaut

Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Belum Ada, Staf Terancam Tak Dapat Gaji

Tiga komisioner Panwaslu Tanahlaut mengalami kendala dalam pengawasan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanahlaut

Kepala Sekretariat dan Bendahara Panwaslu Belum Ada, Staf Terancam Tak Dapat Gaji
BANJARMASINPOST.co.id/mukhtar wahid
Kantor Panwaslu Tanahlaut 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Tiga komisioner Panwaslu Tanahlaut mengalami kendala dalam pengawasan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanahlaut periode 2018-2023.

Meski sudah memiliki sepuluh staf, yaitu enam staf teknis dan empat staf pendukung serta menempati Gedung Juang sebagai sekretariat Panwaslu di Jalan A Syairani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari.

Taufikkurahman, anggota Panwaslu mengaku belum melakukan kegiatan pengawasan. Itu karena Pemerintah Kabupaten Tanahlaut belum menunjuk Kepala Sekretariat dan Bendahara.

Menurutnya, sebelum ada kepala sekretariat dan bendahara sekretariat, bagaimana akan melakukan pencairan dana operasional kegiatan.

"Padahal, tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Tanahlaut sudah berjalan, sejak KPU Tanahlaut meluncurkan logo, motto dan jadwal tahapan," kata pria yang akrab disapa Taufik ini.

Taufik mengaku selama belum ada kepala sekretariat dan bendahara, otomatis seluruh staf dan komisioner, bekerja menggunakan dana dari kantong pribadi masing-masing.

"Mau bagaimana lagi. Permohonan untuk meminta dua aparatur sipil negara sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Itu amanah Undang-Undang harus pengawai yang memimpin sebagai kepala sekretariat dan bendahara," katanya.

Marsudi, Ketua Panwaslu Tanahlaut membenarkan sejak dilantik 25 Agustus 2017 mereka sudah bekerja maraton. Itu seperti mencari staf teknis dan staf pendukung.

Marsudi mengaku menempati kantor sekretariat pada 4 September 2017 lalu. Itu langsung menyusun dan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah bersama Bupati Tanahlaut Bambang Alamsyah.

"Kami pun langsung mengusulkan kepala sekretariat dan bendahara. Cuma hingga kini belum ada tanggapan atau penunjukan pegawai yang ditempatkan. Kami sudah mengusulkan nama Edly Ropikoh sebagai kepala sekretariat dan Arman senagai bendahara.

Surat permohonan itu kabarnya sudah di meja Bupati Tanahlaut. Menunggu disposisi baru diturunkan ke bawah. Kabar lainnya menunggu Bupati tiba dari luar daerah. Rabu kemarin itu yang saya dengar masih berada diluar daerah bupatinya," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Mutasi, Dana dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanahlaut, Muhammad Syahriannoor mengaku menunggu usulan nama pegawai yang diinginkan Panwaslu Tanahlaut.

"Kami tidak menerima surat permohonan. Tapi tidak disertai nama pegawai yang diinginkan. Kami khawatir kalau menunjuk pegawai ditempatkan di Panwaslu, ternyata tidak berkecocokan. Kami secepatnya memproses jika nama kepala sekretariat dan bendahara itu diusulkan," katanya. (*)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help