BanjarmasinPost/

Kriminalitas Banjarmasin

Anggota Dewan Ini Mengaku Tak Tahu Soal Uang Pelicin, "Kalau Ada Permainan Wallahualam!"

Namun, tidak semua anggota dewan atau mantan anggota dewan yang menggeluti masalah itu, bahkan ada yang mengaku tidak tahu

Anggota Dewan Ini Mengaku Tak Tahu Soal Uang Pelicin,
dokumen
BPost edisi cetak, Senin (25/9/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Praktik suap dan dana pelicin dalam setiap pembahasan raperda antara legislatif dengan eksekutif, sudah menjadi hal yang laizim. Terbongkarnya praktik suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pimpinan DPRD Kota Banjarmasin belum lama tadi, menjadi bukti adanya praktik kotor tersebut.

Namun, tidak semua anggota dewan atau mantan anggota dewan yang menggeluti masalah itu, bahkan sejumlah wakil atau mantan wakil rakyat mengaku tidak tahu sama sekali.

Seperti, Ema Sandra, mantan anggota dewan di DPRD Kota Banjarmasin mengakui tidak pernah tahu soal adanya iming iming.

“Kalau saya hanya penjalanan dinas, dan selebihnya tidak pernah bersentuhan dengan proyek,” ujarnya yang mengaku pernah di komisi IV, I dan komis II.

Baca: Terungkap di Banjarmasin! Ada Dana Pelicin Bahas Perda, Ratusan Juta Rupiah untuk 1 Item

Baca: Begini Aliran Uang yang Menyeret Dirut PDAM ke Rutan KPK, Bohong Kalo Wali Kota Tak Tahu

(Dari Kiri ke Kanan) -  Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM Andi Effendi,Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir H Muslih, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Drs Trensis, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (15/9/2017). Tim penyidik KPK berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait pengesahan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih senilai Rp 1 triliun, dan menangkap empat orang terdiri atas Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih, Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM, Andi Effendi, dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis.
(Dari Kiri ke Kanan) - Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM Andi Effendi,Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir H Muslih, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Drs Trensis, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (15/9/2017). Tim penyidik KPK berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait pengesahan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih senilai Rp 1 triliun, dan menangkap empat orang terdiri atas Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih, Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM, Andi Effendi, dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Setali tiga uang. Baidam, mantan legislator asal Partai Gerinda mengaku tidak pernah tahu kalau ada praktik suap atau uang pelicin dalam pembahasan penyertaan modal.

“Waktu itu saya tidak pernah di Komisi II dan Komisi III. Saya tidak pernah ikut pansus penyertaan modal. Pansus lainnya juga tidak. Uang gaji dan perjalanan dinas saja, itu sudah cukup. Tidak tahu kalau yang lain ya,” urai Baida.

Sedangkan, Rudi Nafari, mantan anggota DPRD Kota Banjarmasin juga mengaku tidak pernah mengetahui ada iming iming atau praktik suap. “Saya tidak mengerti waktu itu. Kalau ada permainan di oknum-oknum itu wallahualam lah. Artinya ada yang mengerti ada yang tidak, jadi tidak semuanya memang,” ucap mantan legislator dari PDIP itu.

Adapun Rusian, mantan ketua DPRD Kota 2009-2014, menepis adanya iming-iming atau praktik suap melancarkan pembahasan raperda.

”Tidak ada itu. Ketika di masa saya, PDAM masih dalam kategori lemah permodalan dan sisi pelayanan. PDAM waktu itu masih banyak hutang, masih sangat sulit surplus, dan dewan pun berat harus menaikkan tarif PDAM,” ujarnya.

Adapun Dafik Asad, mantan ketua Komisi II DPRD Kota era 2009-2014 menegaskan tidak ada pernah memuluskan perda itu. “Tidak ada uang di luar itu. Dalam prosesnya, penyertaan modal itu adalah usulan eksekutif, dan eksekutiflah yang lebih tahu seberapa urgen dan mungkin saja tidak harus ke penyertaan modal,” jelas mantan ketua Badan Legislatif itu.

Bayu Chandra yang juga mantan anggota dewan dari PBR juga mengaku tidak mengetahui soal dana pelicin memuluskan dana pelicin dari raperda. “Tidak ada, apalagi itu penyertaan modal. Secara pribadi tidak ada pernah seperti itu. Saya sering ikuti pansus dan tidak ada seperti itu. Kita ingin bagus perusahaan daerah kita,” cetusnya.

Mau baca berita Banjarmasin Post? klik DI SINI

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help