BanjarmasinPost/

Kriminalitas Banjarmasin

Begini Aliran Uang yang Menyeret Dirut PDAM ke Rutan KPK, "Bohong Kalo Wali Kota Tak Tahu"

Seperti diutarakan Nasrullah, mantan anggota DPRD Kalsel. Menurut dia, diperlukan biaya ratusan juta rupiah untuk membuat perda.

Begini Aliran Uang yang Menyeret Dirut PDAM ke Rutan KPK,
TRIBUNNEWS/HERUDIN
(Dari Kiri ke Kanan) - Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM Andi Effendi,Direktur Utama PDAM Bandarmasih Ir H Muslih, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Drs Trensis, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (15/9/2017). Tim penyidik KPK berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan terkait pengesahan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih senilai Rp 1 triliun, dan menangkap empat orang terdiri atas Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih, Ketua Pansus Penyertaan Modal PDAM, Andi Effendi, dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Praktik suap dan dana pelicin dalam setiap pembahasan raperda antara legislatif dengan eksekutif, sudah menjadi hal yang laizim. Terbongkarnya praktik suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pimpinan DPRD Kota Banjarmasin belum lama tadi, menjadi bukti adanya praktik kotor tersebut.

Seperti diutarakan Nasrullah, mantan anggota DPRD Kalsel. Menurut dia, diperlukan biaya ratusan juta rupiah untuk membuat perda.

“Pansus penyertaan modal dalam konteks aturan itu boleh. Contohnya, penyertaan modal ke PDAM, Bank Perkreditan Rakyat, lalu dibuat pansus untuk dibuat perda, dan setelah itu harus diparipurnakan. Nah, satu raperda itu ratusan juta dianggarkan,” kata Nasrullah.

Soal bergaining untuk memuluskan perda, Nasrullah mengaku tidak pernah mau. Dia berdalih karena sudah ada tugasnya dan sudah ada dana yang siap digelotorkan secara umum dan sesuai regulasi.

Baca: Terungkap di Banjarmasin! Ada Dana Pelicin Bahas Perda, Ratusan Juta Rupiah untuk 1 Item

Baca: Wow! Kotabaru Berstatus Waspada, Penyakit Ini Sempat Mewabah Jumlah Korbannya Fantastis

Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih (tengah) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih (tengah) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (15/9/2017). (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

“Kami sudah diberi wewenang untuk studi banding. Misalnya soal BPB, bisa studi ke Bandung, DKI, Jabar dan sejenisnya. Memang soal ini bisa dijadikan bergaining dan pihak yang mendapat penyertaan modal dimana harus bayar ke anggota dewan. Namun itu jelas sudah menyalahgunakan wewenang dan itu tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Yang jelas, lanjut dia, untuk penyertaan modal, pastinya sudah diketahui oleh pihak eksekutif yang menjadi pengusul. “Semuanya itu sudah diketahui pihak terkait, baik wali kota, gubernur dan pasti sudah dikonsultasikan. Jadi, bohong, jika wali kota tidak mengetahui hal tersebut,” kata dia.

Nasrullah mengaku dirinya pernah menjadi sekretaris pansus penyertaan modal PDAM dan penyertaan modal Bank BPD. Namun dia mengaku dirinya tidak pernah mau meminta-minta. “Silakan saja cek tanyakan saja ke direktur-direktur PDAM apakah saya pernah meminta ketika pembahasan penyertaan modal. Tapi, kalau pansus lain saya tidak tahu,” ucap mantan legislator dari PPP itu.

Menurut dia, dengan saudah adanya anggaran studi banding, tunjangan serta gaji, tidak ada alasan melakukan penyalahgunaan wewenang. Apalagi, sebut dia, dengan menempati pos pansus gaji yang diterima sudah lebih dari cukup.

Karenanya dia menyarankan rekan-rekannya untuk bekerja sesuai ketentuan yang ada dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. “Kalau ingin kaya jangan jadi anggota dewan, jadilah pengusah,” tandasnya.

Mau baca berita Banjarmasin Post? klik DI SINI

Penulis: Didik Trio
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help