BanjarmasinPost/

Kriminalitas Banjarmasin

Pengamat ULM Ini Coba Bongkar Permainan di Dewan, "Ada Uang Rapat, Studi Banding"

Menurut Setia Budi, Pengamat Akademisi ULM, yang rentan ada permainan adalah ketika legilatif membahas berkaitan dengan anggaran keuangan

Pengamat ULM Ini Coba Bongkar Permainan di Dewan,
dokumen
BPost edisi cetak, Senin (25/9/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SALAH satu fungsi dewan membuat produk hukum daerah yang disebut perda. Dalam membuat perda, pasti melibatkan mitra salah satunya adalah eksekutif. Tidak jarang naskah perda disusun oleh eksekutif, dan diserahkan ke legislatif.

Menurut Setia Budi, Pengamat Akademisi ULM, yang “rentan” ada permainan adalah ketika legilatif membahas berkaitan dengan anggaran keuangan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Sedangkan yang tidak berkaitan dengan anggaran, maka tidak ada kepentingan.

Dalam hal ini, yang rentan adalah yang berkaitan dengan ekonomi apalagi terkait penyertaan modal. Salah satu kepentingannya adalah bisa diatur dengan besaran berapa masuk ke kas daerah dan berapa maksimal penyertaan modal. Hal hal seperti itu legislatif mencoba untuk terjadinya tawar-menawar.

Misalkan, BUMD dalam mempunyai target, karena harus tercapai maka ada bargaining agar target tercapai. Perda ini menyangkut uang dan tergoda untuk melakukan penyimpangan hukum.

Ada uang rapat, ada biaya di luar perda. Kadang-kadang bukan uang rapat saja, bahkan ada uang studi banding yang biasanya diklaim ke pihak swasta untuk membiayai anggota DPRD di manapun untuk studi banding.

Karena swasta berkepentingan dan masuk di situ untuk membiayai. Tidak jarang, biaya studi banding dari pihak ketiga. Dari itu saja sudah tidak boleh. Karena dewan sudah ada mata anggaran sendiri terkait studi banding.

Bahkan, hal demikian bukan hanya tejadi di tingkat provinsi dan kabupaten saja. Bahkan di legislatif DPR RI bisa terjadi seperti itu. Misalnya, ketika DPR mengundang pihak swasta dan itu ada istilahnya uang rapat, dan ini tidak etis dan tidak benar secara hukum. Karena itu banyak anggota dewan yang tertangkap tangan olehKPK.

Jadi setelah terendus oleh KPK, maka muncul ke permukaan, jika tidak itu menjadi hal kewajaran.

Mau baca berita Banjarmasin Post? klik DI SINI

Penulis: Didik Trio
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help