Berita Banjarmasin

KPID Dinilai Tak Efektif, Lho Kenapa?

Dijelaskannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan aturan umum berkaitan dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah.

KPID Dinilai Tak Efektif, Lho Kenapa?
rahmadani
Malam Anugerah KPID Kalsel Award 2016 yang berlangsung di Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin Kamis (2/9/2016) malam. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terhitung sejak 2017, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan ditiadakan. Hal itu sebagai konsekuensi diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal sebelumnya KPID adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri.

Bagi Asisten Komisioner KPID Kalsel periode 2011-2014 Muhammad Saufi SPd I ada beberapa hal yang menjadi pokok persoalan. Yakni dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dikatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran tidak termasuk urusan pemerintahan baik urusan daerah maupun pusat, yang kemudian berimplikasi pada muatan PP Nomor 18 tahun 2016.

Baca: Dicari 50 Pemeran untuk Film Kolosal Perang Banjar, Ini Jadwal Castingnya

Dijelaskannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan aturan umum berkaitan dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan aturan khusus yang mengamanatkan kewenangan pembentukan Sekretariat KPID dan pembebanan anggarannya.

“Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mencabut UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Keberadaan UU Penyiaran merupakan aturan khusus (lex specialis) sedangkan UU Pemda merupakan aturan umum (lex generalis). Hal ini berlaku asas hukum lex specialis derogate lex generalis,” terang dia, Rabu (27/9/2017).

Dengan demikian, keluarnya PP Nomor 18 tahun 2016 tidak serta merta diartikan bahwa KPID selaku lembaga negara independen ikut dibubarkan atau dileburkan, karena dasar pembentukan KPID adalah UU Nomor 32 tahun 2002, yang mana pada Pasal 9 ayat (4) menyatakan KPI dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dibiayai oleh negara. Pada ayat (6) menyebutkan bahwa Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“Selain itu, KPID sebagai lembaga independen yang kedudukannya sebagai lembaga dikuasai negara, tidaklah tepat apabila sekretariat KPID Kalsel berada di bawah Dinas Kominfo seperti yang saat ini berjalan. Mengingat dengan masuknya KPID dalam struktur pemerintahan daerah, maka timbul persoalan jaminan independensi bagi lembaga ini. Belum lagi berkaitan dengan legitimasi produk perijinan penyiaran yang dikeluarkan oleh KPID dan menyulitkan posisi KPID dalam menindaklanjuti kasus sengketa penyiaran,” jelas dia.

Dalam perjalanannya selama hampir satu tahun ini KPID Kalsel telah bekerja di bawah ‘kesekretariatan’ Dinas Komunkasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. “Selama ini banyak sekali terlihat ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam mendukung tugas dan fungsi dari KPID Kalsel,” keluh Saufi.

Bahkan beberapa kegiatan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyiaran tergangu dan terhambat yang disebabkan hal hal yang bersifat birokrasi dan kendala prosedural Pemerintahan Daerah.

Penulis: Rendy Nicko
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help