Pelayanan Publik

Pelayanan Ombudsman RI Jaring Aspirasi Kelompok Disabilitas dan Profesi

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mengundang kelompok profesi dan kelompok disabilitas untuk didengar aspirasinya.

Pelayanan Ombudsman RI Jaring Aspirasi Kelompok Disabilitas dan Profesi
banjarmasinpost.co.id/rahmadhani
Ombudsman RI Perwakilan Kalsel selama dua hari berturut-turut (27-28 September 2017) menggelar kegiatan menjaring aspirasi masyarakat Kalsel bertempat di Swiss Bell Hotel Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ombudsman RI Perwakilan Kalsel selama dua hari berturut-turut (27-28 September 2017) menggelar kegiatan yang bertempat di Swiss Bell Hotel Banjarmasin, mengundang dua kelompok masyarakat untuk mendengarkan suara dan aspirasi mengenai pelayanan publik di Kalimantan Selatan. 

Dua kelompok strategis tersebut adalah kelompok profesi dan kelompok disabilitas. 

Masing-masing kelompok diundang sebanyak 35 orang untuk hadir; diantaranya perwakilan dari Asosiasi Profesi seperti guru, pengusaha, paralegal, notaris, hingga asosiasi profesi di bidang kesehatan. Sedangkan kelompok disabilitas diwakili oleh berbagai komunitas seperti komunitas tunanetra, perwakilan dari berbagai SLB, hingga perwakilan dari Pusat Layanan Autis di Kalimantan Selatan.

Ombudsman Mendengar, itulah bentuk acara yang digagas seperti rilis yang diterima Bpost Online, Kamis (28/9/2017).

Setelah Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, menjelaskan fungsi dan tugas Ombudsman RI, para peserta langsung menyampaikan berbagai persoalan maupun masukan mengenai pelayanan publik dan Ombudsman mendengarkan dengan seksama dalam rangka menampung aspirasinya.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional dalam rangka membangun partisipasi masyarakat dan mengembalikan hakikat tugas Ombudsman yang sejatinya memang mendengarkan (keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik dari penyelenggara negara)," terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid.

Melalui Ombudsman Mendengar, jelasnya, diharapkan keluhan pelayanan akan bisa disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat segera ditindaklanjuti baik oleh Ombudsman maupun Penyelenggara Negara.

Berbagai masalah disampaikan, antara lain perlunya menggalang kelompok profesi dalam rangka pengawasan dan perbaikan pelayanan publik, perlunya pertemuan berkala tematik bersama Pemerintah Daerah untuk mengulas berbagai isu pelayanan publik, serta berbagai permasalahan lainnya menyangkut layanan publik di Kalimantan Selatan.

Sementara itu di pertemuan hari kedua bersama kelompok disabilitas, terungkap berbagai permasalahan dan keluhan bagi Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pelayanan yang lebih ramah terhadap kelompok disabilitas.

Selain itu adanya kebijakan Pemerintah baik di bidang hukum maupun ketenagakerjaan yang mengakomodir kelompok disabilitas, serta pentingnya menciptakan komunikasi 2 arah antara Pemerintah dengan kelompok disabilitas, serta perlunya mendorong kota inklusi.

Setelah mengundang kedua kelompok ini, tambah Majid, Ombudsman selanjutnya akan mengundang kelompok lainnya yaitu Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, LSM, Tokoh/Kelompok Masyarakat Adat, dan lain-lain. 

"Setelah itu, perwakilan dari tiap kelompok akan kembali diundang untuk diberikan pelatihan tentang bagaimana menyampaikan laporan dan membangun partisipasi masyarakat agar lebih berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik," pungkasnya. (*)

 

Penulis: Rahmadhani
Editor: Syaiful Akhyar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved