Belum Tahu Dia

PADA saat sidang praperadilan yang mengadili gugatan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto berlangsung,

Belum Tahu Dia
Dok BPost
Pramono BS 

PADA saat sidang praperadilan yang mengadili gugatan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto berlangsung, banyak orang pasrah jika keputusan hakim akan memenangkan Setnov. Pengamat politik J Christiadi bahkan bilang siap menerima keputusan terburuk. Terburuk baginya adalah kemenangan bagi Setya Novanto. Padahal dari suara kiri kanan yang bisa ditangkap, kebanyakan ingin KPK menang agar kasus korupsi KTP elekronik Rp 2,3 triliun terungkap.

Salah satu indikasinya kemenangan Setya Novanto adalah hakim menolak memutar rekaman yang diajukan KPK. Padahal itu telak bagi Setya Novanto.

Salah satu putusan yang menjadi dasar hakim memenangkan Setya Novanto adalah penetapan sebagai tersangka seharusnya di akhir penyidikan, bukan di awal. Bukti yang sudah dipakai orang lain juga tidak boleh diajukan untuk tersangka lainnya.

Bagi KPK ini tidak masalah sebab alat bukti yang disiapkan banyak, sedang yang diperlukan cuma dua.

Orang juga mengaitkannya dengan putusan hakim yang mengadili dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. Dalam putusan tidak menyinggung nama Setya Novanto. Padahal dalam dakwaannya jaksa menyebut nama Setya Novanto berulang-ulang dan menunjukkan perannnya yang penting.

Saat putusan dibacakan hakim tunggal Cepi Iskandar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setya Novanto masih tergolek lemas di rumah sakit, bak orang yang sedang sakit berat. Mulut dan hidungnya ditutup alat penghirup oksigen, kabel-kabel melilit di tubuhnya. Tapi monitor di dekatnya tidak bergerak memperlihatkan perkembangan kesehatan pasien.

Trek rekor Setya Novanto dalam dunia hukum selama ini memang luar biasa. Ia pernah menjadi tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang merugikan negara Rp 950 miliar. Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin masuk penjara, Setya Novanto hanya menjadi tersangka dan tak ada kelanjutannya. Ia juga terlibat pencatutan nama Presiden untuk minta saham PT Freeport yang terkenal dengan kasus Papa Minta Saham dan sempat dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ia pun mundur dari jabatan Ketua DPR dan menjadi Ketua Fraksi. Kedudukannya digantikan oleh Ade Komaruddin yang sebelumnya Ketua Fraksi Golkar. Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dia lagi-lagi bisa kembali jadi Ketua DPR dan Akom pun terlempar.

Dalam kasus Freeport, Kejaksaan Agung bertekad menggulung Setya Novanto. Beberapa kali dipanggil tapi kasusnya menguap.

Masih ada lagi sejumlah kasus yang melibatkan Setya Novanto. Menurut CNN pada 17/7/2017 20:10, kasus lain yang pernah menjeratnya adalah penyelundupan limbah beracun seberat 1.149 ton di Riau, kasus penyelundupan beras impor sebanyak 60.000 ton senilai Rp 122,5 miliar, kasus korupsi proyek PON Riau (2012) dan kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2014.

***

KPK harus sadar bahwa kasus seperti praperadilan itu bisa juga terjadi dalam kasus yang lain. Praperadilan bisa menjadikan KPK atau polisi bahkan jaksa tak berkutik karena keputusan praperadilan final dan mengikat. Karena itu harus lebih profesional agar tidak ada celah. Kali ini keputusan hakim Cepi bisa menjadi amunisi baru bagi panitia angket DPR yang belum selesai mencari kelemahan KPK.

Sebelumnya praperadilan tidak berhak mengadili kasus penetapan tersangka. Objeknya hanya soal sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi. Penetapan tersangka bukan obyek praperadilan.

Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Saat itu MK memutuskan bahwa penetapan tersangka masuk menjadi objek praperadilan sehingga wewenangnya diperluas. Saat itu PN Jakarta Selatan juga tengah menyidangkan gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Budi Gunawan menang dan sejak itu beberapa kasus korupsi mental karena KPK kalah.

Keputusan MK yang maksudnya baik, untuk melindungi hak asasi manusia, lantas disalahartikan sebagai lembaga yang melindungi penjahat. Buktinya ya dari keputusan-keputusannya itu. Mestinya dengan kewenangan yang semakin besar praperadilan tidak lagi hanya ditangani hakim tunggal sehingga ada pendapat lain. Satu orang hakim saja, apalagi yang tidak berintegritas, sangat berbahaya. Untuk perkara besar sangat riskan.

Sekarang Setya Novanto tentunya sudah sembuh dari sakit dan bisa menepuk dada sambil berkata: belum tahu dia... (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved