Berita Nasional

Jokowi Sudah 3 Kali Nonton G30S PKI, Wiranto Penyelesaian Secara Yuridis Tak Mungkin

“Selama empat setengah jam saya lihat. Ini yang ketiga kalinya,” kata Jokowi usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila

Jokowi Sudah 3 Kali Nonton G30S PKI, Wiranto Penyelesaian Secara Yuridis Tak Mungkin
kompas.com
Presiden Joko Widodo nonton bareng film G 30 S PKI bersama ratusan warga Bogor, di Makorem Bogor, Jumat (29/9/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku sudah tiga kali menonton film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang berdurasi empat setengah jam tersebut.

“Selama empat setengah jam saya lihat. Ini yang ketiga kalinya,” kata Jokowi usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monomen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10).

Presiden menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan agar tidak mengulang sejarah kelam kekejaman PKI di Indonesia. “Pegang teguh Pancasila, jaga kesatuan. Jangan beri ruang ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang terhadap PKI,” tegasnya.

Dia juga menegaskan posisi pemerintah sangat jelas, yakni memegang teguh Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. “Artinya komitmen kita, menurut saya, jelas karena di Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bahwa PKI itu dilarang. Jelas sekali. Tidak perlu diulang-ulang,” katanya.

Presiden nonton bareng (nobar) pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, bersama ribuan warga, anggota TNI serta Polri, di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/9) malam.

Presiden Jokowi tiba tepat waktu, pukul 20.00 WIB, disambut antusias oleh warga yang sudah hadir lebih awal. Presiden didampingi Danrem 061/Suryakancana Kolonel Inf Mirza Agus, didampingi Dandim 0606/Kota Bogor Letkol Arm Doddy Suhadiman, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya, dan Wakapolres AKBP Rantau. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio bergabung sekitar pukul 23.29.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan, peristiwa G30S/PKI menjadi sejarah untuk pembelajaran membangun masa depan. Wiranto menegaskan, penyelesaian secara yuridis jelas tidak mungkin dilakukan.

“Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah, benar dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak lagi masuk kepada satu suasana yang saling mengklaim, menyalahkan orang lain, dan sebagainya,” kata Wiranto.

Dirinya menjelaskan, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah penyelesaian secara nonyudisial. Hal tersebut, kata Wiranto, sudah berlangsung saat ini.

Mau baca berita Banjarmasin Post? klik DI SINI

Mau baca berita Metro Banjar? klik DI SINI

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved