BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Pasar Induk Hanya Keinginan

Padahal, untuk mewujudkan pembangunan pasar induk program Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) tersebut

Pasar Induk Hanya Keinginan
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

KALIMANTAN Selatan bakal memiliki pasar induk, pusat perdagangan antarprovinsi yang akan dibangun di Jalan Ahmad Yani km 17 Gambut. Namun, Pemerintah Kabupaten Banjar ‘angkat tangan’ kesulitan menyiapkan dana pendamping yang tidak sedikit (BPost, 2/10/2017).

Padahal, untuk mewujudkan pembangunan pasar induk program Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) tersebut, sudah disiapkan lahan seluas lima hektare yang tidak jauh dari terminal Tipe A Gambut Barakat, wilayah Banjar.

Selain di km 17 Gambut, lokasi prioritas lain rencana pembangunan pasar induk Kalsel tersebut, di Lingkar Basirih Jalan Gubernur Soebardjo, Banjarmasin; Jalan Gubernur Soebarjo Lianganggang, Banjarbaru; dan Jalan Ahmad Yani Bati Bati, Tanahlaut (Tala).

Jika menengok ke belakang, sebenarnya sudah lama keinginan Kalsel untuk membangun pasar induk ini. Sebab, provinsi lain di Nusantara sudah punya, kecuali Kalsel dan Kalimantan Tengah, yang belum ada pasar induknya.

Bahkan di awal 2015, Pemerintah Kota Banjarmasin memprogramkan pasar induk, mengganti pasar grosir di Pasar Baru dan Pasar Lima, yang dinilai sudah tidak ideal dan sudah tidak layak lagi berlokasi di tengah kota.

Akibat belum punya pasar induk, pedagang dari luar daerah langsung ke desa-desa bertransaksi barang dari Kalsel. Begitu pula sebaliknya, sulit mengontrol harga karena transaksi langsung di kabupaten/kota.

Terkait rencana pembangunan pasar induk ini, diserahkan keputusan kepada Kemenperindag di lokasi mana akan dipilih. Jangan sampai Kalsel kembali gagal membangun fasilitas umum, pasar induk.

Sekarang Pemkab Banjar ‘angkat tangan’, lantaran tidak bisa menyiapkan dana pendamping. Sebelumnya Pemko Banjarmasin gagal memprogramkan di 2015, karena beralasan kewenangan ditangan Pemprov Kalsel.

Lain lagi penyataan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, H Birhasani, bahwa kewenangan membangun pasar induk berada di kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Pemerintah provinsi tak punya pengelola pasar, karena tidak memiliki wilayah khusus.

Sebagaimana diketahui, pasar induk merupakan pasar grosir dengan berbagai jenis komoditas. Sementara di Kalsel saat ini pasar masih bercampur, baik pedagang grosir maupun eceran.

Namun demikian, jika misalnya Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin atau Kabupaten Tala ditetapkan sebagai lokasi pembangunan pasar induk, maka diajukan permohonan ke pemerintah pusat dan Kementerian Perdagangan.

Inilah bentuk ketidakjelasan rencana pembangunan pasar induk,, sehingga belum harmoni ini selalu jadi batu sandungan program Banjarbakula. Bukankah Pemprov Kalsel sudah mencanangkan pengembangan wilayah Banjarbakula, dengan adanya SK tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.

Misalnya terminal regional di km 17 Banjar dibangun, Pelabuhan Trisakti dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Juga Tala, menginginkan pelabuhan berkelas internasional, sebagai bagian dari proyek Banjarbakula. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help