BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Jangan Injak Hak Kaum Difabel

Jangankan masalah pekerjaan, diskriminasi juga masih dirasakan kaum disabel atau difabel (different ability) Kalsel di bidang pendidikan dan kesehatan

Jangan Injak Hak Kaum Difabel
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

WARGA penyandang disabilitas umumnya kita temui di pinggir-pinggir jalan atau di fasilitas publik macam pasar, sebagai peminta-minta atau mengamen. Mengais rezeki, mengumpulkan rupiah demi rupiah dari belas kasihan warga lainnya.

Sangat jarang kita menjumpai warga berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerja di sektor formal, misal sebagai karyawan. Hal ini, tentu bukan karena mereka tidak mau, tapi lapangan pekerjaan yang memberi kesempatan bagi mereka untuk mengabdikan dirinya yang tidak terbuka lebar, bahkan mungkin tidak ada.

Jangankan masalah pekerjaan, diskriminasi juga masih dirasakan kaum disabel atau difabel (different ability) Kalsel di bidang pendidikan dan kesehatan yang notabene berada di ranah kewenangan pemerintah. Hal ini pula yang membuat sejumlah penyandang disabilitas mengadukan nasibnya pada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi kesejahteraan rakyat (BPost,4/10/2017).

Sekretaris Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalsel, M Gigih Setiawan, menilai Pemprov Kalsel belum maksimal atau proporsional dan profesional dalam penanganan penyandang disabilitas. Buktinya, di bidang kesehatan banyak penyandang disabilitas belum mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.

Dia juga mendesak pemerintah menyiapkan segala kebutuhan bagi kaum disabel dalam menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Dia tak ingin terjadi didiskriminasi dalam kaitan penyelenggaraan Pilkada 2017 serentak yang digelar di empat kabupaten dan kota di Kalsel.

Menanggapi pengaduan para penyandang disabilitas, pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD berjanji akan menindaklanjuti karena warga berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama.

Kita harapkan apa yang diucapkan anggota dewan tidak hanya manis di bibir. Sebab, Kalsel telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Jika memang perda yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam segala bidang ini masih belum mengakomodir kepentingan kaum disabel, saatnya untuk direvisi menyesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk masalah ketenagakerjaan saja, padahal kalau mau berkaca kepada daerah lain, contohnya Jakarta, banyak perusahaan di ibu kota negara yang membuka lowongan pekerjaan bagi kaum disabel. Dari mulai perusahaan di bidang asuransi, ritel, IT hingga manufaktur memberi kesempatan warga berkebutuhan khusus untuk bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kalsel tahun 2013 sebanyak 19.292 jiwa. Ketiadaan lapangan pekerjaan, membuka peluang meningkatnya warga miskin. Imbasnya, pada partisipasi politik dalam pemilu yang dikhawatirkan rawan menjadikan mereka objek money politic yang menginjak-injak hak asasi manusia.

Tentu, ini tidak lepas dari peran pemerintah daerahnya. Harus ada komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha agar memberi kuota khusus kaum disabel. Di sini peran sentral pemerintah dalam mengatur daerahnya, tidak terkecuali sektor usaha di dalamnya. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help