BanjarmasinPost/

Berita Hulu Sungai Tengah

Pemkab HST Terpaksa Pangkas Semua Anggaran SOPD, Lho Kenapa?

Selain itu, pemangkasan juga dilakukan pada anggaran listrik yang dinilai berlebih, serta kegiatan atau program yang sampai September 2017

Pemkab HST Terpaksa Pangkas Semua Anggaran SOPD, Lho Kenapa?
banjarmasinpost.co.id/hanani
PNS di Pemkab HST 

BANJARMASINPOST.CO.ID. BARABAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kembali melakukan pemangkasan anggaran. Kali ini dilakukan terhadap semua SOPD, sebagai konsekwensi dari pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp 9 miliar lebih, serta kondisi Silpa yang tak sesuai asumsi saat menyusun APBD murni 2017.

Adapun pos anggaran yang dipotong, menurut Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda/dulu Bappeda) H Wahidin yang dikonfirmasi BPost Online Kamis (5/10/2017) menjelaskan, sebagian besar adalah anggaran perjalan dinas, anggaran alat tulis kantor(ATK) serta anggaran belanja pegawai.

Baca: Live Streaming Martapura FC Vs Madura FC, Tonton Laganya Lewat HP di Sini

Selain itu, pemangkasan juga dilakukan pada anggaran listrik yang dinilai berlebih, serta kegiatan atau program yang sampai September 2017 realisasinya belum ada.

“Untuk perjalanan dinas sebenarnya sudah dilakukan efesiensi, sejak APBD 2016. Tapi kembali dipangkas menyusul adanya pemangkasan Dana Alokasi Umum pemerintah pusat, serta kondisi Silpa tadi. Hampir semua SOPD anggarannya dipangkas, dengan besaran rata-rata 10 sampai 30 persen,”jelas Wahidin.

Disebutkan, dengan dipangkasnya anggaran dinas, pimpinan SOPD harus mempertimbangkan seberapa penting perjalanan dinas tersebut dilakukan ke luar daerah. “Jadi bukannya dilarang, tapi melihat kebutuhan dan kepentingannya terhadap daerah. Juga jumlah personel yang diberi SPPD, terpaksa dibatasi,”tambahnya.

Pemangkasan ATK, juga dilakukan, namun tetap memperhatikan kebutuhan riil. “Artinya jika dulu bisa berlebih, sekarang sesuai kebutuhan saja,”katanya. Mengenai pemangkasan anggaran belanja pegawai, jelas Wahidin bisa dilakukan setelah dilakukan pendataan kebutuhan pegawai secara lebih teliti terhadap jumlah riil pegawai oleh BKD.

Sebelumnya penganggaran untuk pegawai, berdasarkan data yang belum terverifikasikasi serta sebelum ada asissment terhadap pegawai honor dan kontrak. Namun, untuk anggaran pegawai tersebut, ada satu SOPD yang justru ditambah anggarannya, yaitu SatPol PP. Pemkab HST,merekrut lebih 130 anggota Satpol PP berstatus kontrak, sehingga anggaran yang ada belum mencukupi.

Baca: Ustaz Arifin Ilham: Istri 1 Alhamdulillah, Istri 2 Subhanallah, Istri 3 Masya Allah, Lalu Istri 4?

Sementara itu, Dana Alokasi Umum 2017 pada APBD HST sebelum pemangkasan oleh pemerintah usat Rp 529 miliar. Setelah pemangkasan, menjadi Rp 519 miliar. Sejak APBD 2017 disusun, Pemkab HST berharap, Silpa 225 miliar. Namun, yang terealisasi pada APBD 2016 hanya Rp 62 miliar. “Artinya penyerapan APBD 2016 lebih baikdan program pembangunan yang sudah ditetapkan bisa jalan,”jelas Wahidin

Secara akuntansi, jika Silpa negatif, pembiayaan betto belum dapat menutup defisit anggaran, sehingga harus dicari jalan keluarnya. Seperti pengupayakan sumber-sumber penerimaan, ataupun mengurangi belanja atau pengeluaran pembiayaan hingga angka Silpa sama dengan Nol. (*)

(banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help